80 Tahun Berdiri, Pemerataan Kebutuhan Guru Tak Kunjung Terpenuhi

Harianterbit.id Jakarta – Indonesia negara yang sudah berdiri selama 80 tahun ini sedang menghadapi ironi besar yang tak kunjung selesai dalam dunia pendidikan. Di ruang-ruang kelas, di daerah-daerah sampai pelosok negeri, murid-murid belajar tanpa kehadiran guru yang memadai.

Data menunjukkan bahwa kekurangan guru masih terjadi secara masif, berdasarkan data Indeks Pemerataan Guru (IPG) 2024, pemerataan distribusi guru yaitu hanya sebesar 39,86%, artinya masih sangat banyak formasi kebutuhan guru kosong yang belum terisi.

Hal tersebut dipaparkan oleh Randi Azi Baidilah dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).

Ironisnya, ribuan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru mereka yang telah dididik, dilatih, oleh negara dan siap mengabdi justru hanya menunggu tanpa kepastian.

“Inilah ironi pendidikan kita, guru tidak tersedia di berbagai sekolah daerah, tetapi calon guru yang telah disiapkan dengan menghabiskan uang negara, menumpuk tanpa penugasan dan kepastian”, kata Riza

Menurutnya, akar masalah anggaran daerah yang tidak Siap, Pemerintah pusat setiap tahun menyalurkan anggaran pendidikan yang besar—20% dari APBN, angka fantastis yang disebut-sebut sebagai bukti komitmen negara pada pendidikan. Tetapi kenyataannya, dana ini banyak terjebak dalam birokrasi dan fragmentasi.

“Dengan sistem desentralisasi, gaji dan formasi guru kerap bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Akibatnya, daerah-daerah dengan APBD terbatas memilih menunda pengangkatan guru baru,” ujarnya

Sementara itu, sambung Riza, lulusan PPG Calon Guru yang sudah siap mengajar terjebak dalam status guru cadangan yang tak kunjung mendapat kelas dan kepastian.

“Sungguh sebuah keganjilan, negara yang mengaku telah berlimpah dana untuk pendidikan, tetapi sekolah tetap kekurangan guru. Ini merupakan Suatu yang sangat Ironi selama 80 tahun Indonesia berdiri dan tidak ada solusi konkret yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan,” sambungnya

Lebih lanjut, masih kata Riza, solusi sentralisasi Pendidikan Sudah saatnya kita bertanya, apakah desentralisasi pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan bangsa? Faktanya, fragmentasi anggaran justru menciptakan kesenjangan.

“Maka, salah satu solusi yang layak dipertimbangkan adalah sentralisasi pendidikan, khususnya dalam urusan pengelolaan guru. Dengan sentralisasi,” katanya

Kemudian, menurutnya, distribusi guru bisa dilakukan secara nasional, sesuai kebutuhan nyata sekolah, bukan tergantung kemampuan daerah. Lulusan PPG Calon Guru dapat langsung disalurkan ke sekolah yang membutuhkan,

“Sehingga investasi pendidikan tidak sia-sia. Anggaran pendidikan yang besar bisa dikelola lebih efisien, bukan tercecer dalam pos-pos daerah yang tidak prioritas. Kualitas pendidikan antar wilayah lebih merata, karena standar rekrutmen dan pembiayaan berada di tangan pusat.” ujarnya

Lebih jauh, jika kondisi ini terus dibiarkan, kita akan terus hidup dalam paradoks, kekurangan guru sekaligus surplus calon guru. Anak-anak bangsa kehilangan haknya atas pendidikan bermutu, sementara lulusan PPG Calon Guru kehilangan kesempatan untuk mengabdi.

“Pendidikan tidak boleh disandera oleh keterbatasan anggaran daerah maupun tarik-menarik birokrasi. Dengan langkah berani menuju sentralisasi pengelolaan guru, kita bisa memutus lingkaran paradoks ini. Pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bukan hanya janji konstitusi, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan,” pungkasnya