Ketua Gerak 08 Papua Tengah Minta Pemerintah dan Freeport Perhatikan Masyarakat Pribumi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 11 Jun 2025

Foto Yusak Ernes Tebay Bersama Mugiyanto Wakil Mentri Hak Asasi Manusia Indonesia .
Harianterbit.id Papua Tengah — Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Papua Tengah, Yusak Ernes Tebay, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi masyarakat pribumi Papua Tengah yang hingga kini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, selama puluhan tahun PT Freeport Indonesia telah mengeksploitasi hasil tambang emas dari wilayah tersebut dengan produksi rata-rata mencapai 50-60 ton per tahun.
Yusak menyayangkan sikap para pejabat dan elit politik yang dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat adat Papua Tengah. Ia menilai, kerja sama antara Freeport dengan para kepala daerah seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat pemilik ulayat. Akibatnya, masyarakat Papua Tengah masih hidup dalam kondisi memprihatinkan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan.
“Freeport sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan dari Papua Tengah, tapi rakyat pribumi tetap hidup miskin. Banyak masyarakat kami yang masih buta huruf, tinggal di rumah yang tidak layak, dan hidup tanpa jaminan pendidikan serta kesehatan yang memadai,” tegas Yusak dalam keterangan persnya 11 Juni 2025.
Yusak menambahkan bahwa saat ini Provinsi Papua Tengah menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia. Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan hak hidup yang layak.
“Kami sangat menyesalkan para pejabat yang duduk di posisi strategis, tapi hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Ini sudah termasuk pelanggaran HAM pendidikan, HAM kesehatan, dan HAM lingkungan,” tambahnya.
Sebagai Ketua Gerak 08 dan juga Gerak Nusantara Papua Tengah, Yusak mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak Freeport untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Ia meminta agar dana pendidikan dan pembangunan disalurkan dengan tepat sasaran agar masyarakat pribumi dapat menikmati hasil dari kekayaan alam mereka sendiri.
“Pemerintah harus sadar dan segera bertindak. Kalau pemerintah tidak peduli, siapa lagi yang akan memperhatikan rakyat Papua Tengah?” tutup Yusak.
- Penulis: Redaksi