Miss Komunikasi, KPM Bermasalah Ternyata BPNT

TANGERANG – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berinisial N dan S di Kampung Pintu Air Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang memberikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya yang tidak mendapatkan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, hasil penelusuran wartawan terkini nampak sebanyak dua kelompok KPM Kampung Pintu Air di kumpulkan, mereka beramai-ramai menegaskan tidak pernah pendamping PKH melakukan intimidasi.

S mengatakan selama dua tahun terakhir tidak pernah hadir disetiap pertemuan kelompok lantaran sibuk kerja. Sehingga, tidak mendapat perkembangan informasi bahwa ia sudah hanya masuk satu program yakni BPNT.

“Saya memang gak pernah hadir kalau ada acara pertemuan kelompok. Kurang lebih dua tahun lah, jadi saya baru tahu kalau cuma dapat BPNT engga sama PKH nya,” papar S kepada wartawan, Sabtu (7/8/2021).

S mengakui, untuk BPNT selalu rutin dapat dan mengambil di tempat Agen BRIlink langganannya. “Kalo untuk BPNT alhamdulillah dapat terus,” ujarnya.

Senada, N yang merupakan KPM BPNT ini mengakui enam bulan terakhir belum menerima, ketika menggesek kartu ATM di Agen BRIlink langganannya, saldo selalu masih kosong. Namun, sesudah diberikan penjelasan oleh pendamping PKH, ia mulai memahami dan tidak berburuk sangka.

“Mungkin kemarin-kemarin belum rejeki bantuan dari BPNT nya. Tapi, pas dijelasin Pendamping PKH sudah mulai mengerti, menunggu giliran dan sedang diperjuangan dapat ada kendala di sistemnya,” paparnya.

Mengenai pemberitaan ancaman yang dilakukan oleh Pendamping PKH, mereka berdua tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan, N dan S selalu diberikan pelayanan yang baik oleh para pendamping PKH ketika berkeluh.

“Tidak pernah ada kata-kata saya kalau pendamping PKH disini mengancam apalagi mau melapor polisi ke KPM kalau ingin mengadu. Justru, malah membantu setiap keluhan kita, walau memang terkadang gak berhasil tapi gak ada ancaman ko,” papar N yang diamini S.

Sementara itu, Pendamping PKH Desa Kohod Abdul Rojak mengatakan persoalan itu bermula terjadi miss komunikasi antara KPM dan Ketua Kelompok bukan karena faktor lain.

“Hasil penelusuran kami, ini murni hanya miss komunikasi antara KPM dan Ketua Kelompok,” paparnya.

Dirinya yang juga menjabat Kordinator Kecamatan Pendamping PKH ini pun menindaklanjuti keluhan tersebut yang beredar di media massa. Hasilnya, KPM yang tidak mendapat PKH merupakan KPM BPNT murni.

“Saya sudah meminta berkas KPM untuk di tindak lanjut dan hasilnya di cek SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosiak-Next Generation) keduanya merupakan KPM BPNT Murni. Untuk S sejak tiga tahun lalu dan N sejak tiga bulan lalu,” terang Rojak.

Ia menghimbu kepada KPM yang tengah mengalami permasalahan menyangkut PKH-BPNT lebih tepat mengadu ke pendamping PKH untuk segera diatasi. Selain itu, pihaknya pun mengaku akan lebih bekerja dengan baik untuk mengadvokasi KPM.

“Pelajaran untuk semua KPM baiknya jika menemukan masalah jangan sungkan untuk melapor ke kami (pendamping PKH). Dengan secepatnya, kami tindaklanjuti karena itu bagian dari tugas. Kami juga kedepan akan lebih bekerja maksimal untuk advokasi KPM yang ada masalah,” ujarnya.