Marwan Jafar Minta 200 Juta Rekening Gratis Diprioritaskan bagi Warga Unbanked

Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, mendesak pemerintah memastikan program pembukaan 200 juta rekening massal benar-benar memprioritaskan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Program amanah Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan BRI dan BSI dengan saldo awal Rp50.000 per rekening ini dinilai berpotensi kurang efektif jika berujung pada kepemilikan rekening ganda.

“Amanah Presiden Prabowo untuk membuka rekening secara massal harus dipastikan tepat sasaran. Masyarakat yang sama sekali belum memiliki rekening perbankan harus menjadi prioritas. Jangan sampai seseorang yang sudah memiliki rekening di bank lain kemudian dibukakan lagi di BRI atau BSI,” ujar Marwan di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Ombudsman RI: Maskapai Tak Beda Keputusan dari Otoritas Saat Gangguan Abu Vulkanik

9 Redaksi

Marwan menegaskan, kunci keberhasilan program pemilikan rekening bagi lebih dari 200 juta warga ini terletak pada ketatnya verifikasi dan validasi data calon penerima di lapangan. Langkah identifikasi dini sangat krusial guna mencegah adanya penumpukan insentif atau tumpang tindih data penerima manfaat.

“Jangan sampai karena mengejar target pembukaan rekening, kemudian terjadi tumpang tindih penerima. Data harus diverifikasi dengan baik agar satu orang tidak menerima rekening atau dana pembukaan secara ganda,” tegasnya.

Mantan Menteri Desa ini menilai, insentif saldo awal Rp50.000 dari pemerintah akan berdampak luas jika difokuskan pada warga daerah terpencil yang menghadapi hambatan geografis maupun finansial. Namun, efektivitas inklusi keuangan tidak boleh hanya diukur dari kuantitas angka rekening yang berhasil dicetak.

Baca Juga

1 hari  lalu

Arif Rahman Kunjungi Baduy: Pastikan Warga Adat Terlindungi dari Ancaman Gagal Panen dan Kekeringan

10 Redaksi

“Literasi keuangan ini penting agar amanah Presiden Prabowo dapat terealisasikan. Jangan sampai masyarakat hanya memiliki rekening, tetapi tidak memahami cara menggunakannya, menjaga keamanan data, maupun memanfaatkan layanan secara bijak,” kata Marwan mendorong pendampingan berkelanjutan.

Guna menjaga akuntabilitas anggaran, Marwan mendesak pemerintah bersama perbankan pelaksana rutin melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut mencakup identifikasi profiling penerima hingga keaktifan penggunaan transaksi rekening setelah diterbitkan.

“Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga memeriksa ketepatan penerima, potensi rekening ganda, serta tingkat pemanfaatan rekening setelah dibuka,” pungkas Marwan.