Pembubaran Pemutaran Film Pesta Babi Dikecam, Yerri Basri Mak: Demokrasi Tak Boleh Dibungkam

Harianterbit.id | Sorong – Papua Aktivis Papua, Yerri Basri Mak mengecam pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu diproduksi oleh WatchDoc bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil dan media independen. Film tersebut mengangkat persoalan ekspansi perkebunan sawit, proyek pangan skala besar, serta perubahan ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Bulog Maksimalkan Penyaluran Bantuan Pangan hingga Akhir Mei 2026

16 Redaksi

Belakangan, film Pesta Babi ramai diperbincangkan publik setelah potongan videonya viral di media sosial TikTok. Sejumlah komunitas kemudian menggelar agenda nonton bareng dan diskusi publik di berbagai daerah.

Namun, beberapa agenda pemutaran film dilaporkan dibubarkan aparat dengan alasan keamanan dan ketertiban umum. Salah satu pembubaran terjadi di Ternate yang menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Menanggapi hal tersebut, Yerri Basri Mak menyatakan keprihatinannya atas tindakan aparat yang dinilai tidak menghormati ruang demokrasi. Ia mengatakan film dokumenter seharusnya dipandang sebagai media edukasi dan kontrol sosial.

Baca Juga

1 hari  lalu

GRIB PAC Sukadana Ciamis Ikut Sukseskan HUT ke-15 GRIB Jaya di Jakarta

13 Redaksi

“Kalau film dokumenter yang bicara soal kerusakan hutan, tanah adat, dan penderitaan rakyat Papua saja dibungkam, lalu di mana ruang demokrasi di negeri ini? Ini tindakan yang sangat kami sesalkan,” ujar Yerri, Selasa (12/5/2026).

Menurut Yerri, aparat keamanan semestinya hadir untuk menjamin kelancaran jalannya diskusi publik, bukan justru menghentikan kegiatan yang bersifat edukatif dan informatif bagi masyarakat.

Ia menilai apabila ada pihak yang tidak sepakat terhadap isi film dokumenter tersebut, maka seharusnya disampaikan melalui data dan argumentasi, bukan dengan pembubaran kegiatan secara sepihak.

“Film dokumenter bagian dari kontrol sosial. Kalau ada pihak keberatan, bantah dengan data dan fakta, bukan dengan pembubaran,” tegasnya.

Yerri juga meminta agar substansi yang disampaikan dalam film Pesta Babi dijadikan bahan evaluasi bersama terkait kondisi hutan adat dan kehidupan masyarakat di Papua yang terdampak berbagai proyek pembangunan.

“Ketika ada karya yang membuka fakta di lapangan, negara hadir mencari solusi, bukan melakukan tekanan,” katanya lagi.

Di akhir pernyataannya, Yerri mendesak negara menghentikan pendekatan keamanan dalam merespons berbagai isu sosial di Papua. Ia menegaskan bahwa kritik dan aspirasi masyarakat sipil harus dihormati sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi di Indonesia. (Abdullah)