WFH Bukan Solusi Tunggal, Komisi XII DPR Dorong Audit Energi Nasional

Harianterbit.id | Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai kebijakan hemat energi yang akan diterapkan pemerintah perlu dirancang secara lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, langkah penghematan energi tidak cukup hanya bersifat simbolik. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan berbasis data dengan fokus pada sektor prioritas agar memberikan dampak nyata bagi negara.

Baca Juga

4 minggu  lalu

Lonjakan Minyak Global, GMPK DKI Sebut Kebijakan Tahan BBM Tak Sekadar Populis

54 Redaksi

Ratna mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti pelaksanaan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas pemerintah, serta penguatan sistem transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Jalan Rusak Jadi Pembunuh Diam-diam, Matahukum Dorong Kejaksaan Tindak Gubernur Sulbar dan Optimalkan Jaksa Desa

105 Redaksi

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Ratna juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam program penghematan energi yang direncanakan mulai April.

Ia menilai pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional. Selain itu, kebijakan WFH juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan, mulai dari produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga potensi peningkatan beban listrik rumah tangga.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegasnya.

Ratna menambahkan, jika pemerintah serius dalam upaya penghematan energi, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, peningkatan efisiensi di sektor industri, hingga optimalisasi transportasi publik yang dinilai memiliki dampak lebih besar dalam menekan konsumsi energi nasional.