Bandara Monowali Tidak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi TNI Gelar Latihan Komando Gabungan Simulasi Mencegat Pesawat

waktu baca 3 menit
Rabu, 26 Nov 2025 09:30 255 Redaksi

    Harinterbit.id, JAKARTA – Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina membeberkan adanya bandara di Morowali yang tak diawasi Pemerintah RI. Itu diungkapkan melalui YouTube Forum Keadilan TV. “Jadi ini sebenarnya berawal dari perintah presiden. Jadi kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi di 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye sudah ngomong bocor bocor. Salah satu yang dilihat banyak kebocoran itu kan tambang ilegal,” kata Edna dikutip Rabu (26/11/2025).

    Dia pun mengungkapkan, latihan komando gabungan TNI di Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, ada kaitannya dengan hal tersebut “Oleh karena itu presiden memerintahkan TNI latihan di dekat tambang ilegal. Yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Lebih spesifiknya itu, di Morowali saya juga baru tahu. Di Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektare kawasan industri,” ujarnya.

    Bandara dimaksud, kata Edna, tidak diawasi otoritas Indonesia. Sehingga pemerintah tak bisa memantau barang dan orang yang keluar masuk. “Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya itu, aparat keamanan aja nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi,” terang Edna.

    Menter Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin sendiri telah mengatensi hal tersebut. “Nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Sjafrie bilang tidak boleh ada negara di dalam negara,” imbuh Edna.

    Bahkan, informasi itu akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. “Jadi dia bilang, dia akan lapor ke presiden. Bahwa selama ini itu, di Morowali tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang,” ucapnya.

    Padahal, kata dia, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sangat luas. Ada perusahaan patungan Indonesia, dan banyak orang juga yang bekerja. “Tapi yang mengejutkan kita tidak pernah tahu ya, saya juga bahkan baru tahu di IMIP ada bandara sendiri, dan parahnya tidak ada otoritas Indonesia di situ,” ucapnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bandara tersebut diresmikan di era Presiden ke-7 Jokowi. Bahkan langsung diresmikan Jokowi. “Itu terjadi sejak 2019, IMIP nya sendiri ada sejak 2010 dan 2011 kan. Tapi memang dikembangkan di era Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali. “Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” kata Sjafrie di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).

    Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.

    Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. “Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ucap Sjafrie.

    Menurut dia, hal ini merupakan suatu anomali ketika negara mengeluarkan peraturan tetapi tidak bisa mengkoordinasikan. “Kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan,” bebernya.

    Alhasil, situasi seperti ini membuat orang lain mengambil manfaat untuk kepentingan kelompoknya. “Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi. Dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi,” tandas Sjafri. ,(Djael)

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional