Ilham Permana Soroti Kinerja Badan Standardisasi Nasional dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI

Harianterbit.id Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyoroti lemahnya transparansi dan efektivitas kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan sejumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) BUMN dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan. RDP ini turut menghadirkan tiga lembaga BUMN yakni PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Dalam pernyataannya, Ilham menegaskan bahwa secara formal BSN memiliki kewenangan penting, seperti membekukan atau mencabut akreditasi LPK yang melanggar ketentuan teknis dan etik. Namun, menurutnya, kewenangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.

“Nyaris tidak pernah diumumkan ke publik ada LPK yang dibekukan atau dicabut akreditasinya. Kami tahu itu terjadi, tapi tidak pernah ada transparansi,” ujar Ilham di Komplek Senyan (17/7/2026).

Lebih lanjut, ia juga mengkritik ketiadaan sistem pemantauan publik seperti dashboard yang dapat menampilkan status akreditasi LPK secara terbuka dan berkala. Padahal, transparansi semacam ini dinilai penting agar publik dapat mengetahui mana saja lembaga yang aktif, dibekukan, atau telah dicabut izinnya.

“Kalau sanksi tidak terdengar dan terlihat, publik jadi bertanya-tanya. BSN ini menjalankan fungsi akreditasi atau hanya menjadi badan pemberi stempel saja?” katanya.

Ilham kemudian membandingkan dengan lembaga lain seperti OJK dan BPOM yang dinilai jauh lebih aktif dalam mengumumkan pelanggaran dan menarik produk bermasalah dari pasar.

“OJK secara rutin mempublikasikan perusahaan investasi bermasalah, BPOM juga menarik produk yang tak layak konsumsi. Tapi BSN tidak pernah melakukan hal serupa,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan dan anggota Komisi VII untuk mengevaluasi dan mendorong perbaikan signifikan terhadap kinerja BSN dan lembaga-lembaga penilaian kesesuaian di bawahnya.

“BSN seharusnya menjadi motor penggerak mutu produk nasional. Kalau masih banyak LPK bermasalah yang tak diketahui publik, bagaimana mutu produk nasional bisa dijamin?” pungkas Ilham.

RDP ini menjadi bagian dari rangkaian pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga penilaian kesesuaian nasional, dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas standardisasi nasional.