Demi Penguatan Sektor Kehutanan, Arif Rahman (NasDem) Setujui Kenaikan Anggaran 2026

Harianterbit.id Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menyampaikan dukungannya terhadap kenaikan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. Ia mengapresiasi kerja keras kementerian dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2026, serta menekankan pentingnya peran sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan.

“Kami memahami pengelolaan sektor kehutanan bukan perkara mudah, apalagi dengan tantangan besar seperti konflik lahan hingga kebutuhan menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi,” ujar Arif di komplek senayan (8/7).

Arif menyebut target kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp136 triliun pada tahun 2026 sebagai langkah yang sangat strategis dan harus didukung bersama. Ia meyakini bahwa potensi sektor kehutanan masih jauh lebih besar dari yang selama ini dimanfaatkan.

Lebih lanjut, Arif Rahman menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,29 triliun, khususnya untuk program hutan cadangan pangan, hutan energi, dan air. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp841,9 miliar diusulkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan harus mengutamakan kekuatan pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, hasil hutan bukan kayu, dan berbagai produk lokal lainnya. Ini harus menjadi bagian integral dari program agroforestri,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap alokasi Rp372,7 miliar untuk program-program berbasis masyarakat. Menurutnya, pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, menjadi kunci sukses keberlanjutan pengelolaan hutan.

“Menjaga hutan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari atas, tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat.”

Dalam kesempatan tersebut, Arif turut menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian kebijakan satu peta (One Map Policy) sebagai solusi atas persoalan tumpang tindih lahan dan konflik kawasan hutan yang belum kunjung selesai.

“Selama ini kita melihat banyak konflik lahan terjadi akibat perbedaan peta antar instansi. Kami mendesak kementerian untuk benar-benar serius dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Arif Rahman berharap program dan anggaran yang disusun oleh KLHK untuk tahun 2026 benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menjaga kelestarian hutan Indonesia untuk generasi mendatang.

“Investasi kita untuk hutan adalah investasi untuk masa depan kita bersama,” tutupnya.