Tim Penulis Kemenko Polkam Publikasikan Kajian Penguatan Indonesia Coast Guard pada Buletin Mercusuar Pusjianmar Seskoal

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Pusat Pengkajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal, Tim Penulis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI yang terdiri atas Waryoto, S.E., M.E. dan Dr. Pandu Wibowo, S.Sos., M.E., CHRMP., mempublikasikan artikel ilmiah dalam Buletin Mercusuar Edisi Kelima pada Senin, 27 Juli 2026.

Publikasi tersebut bertujuan menyampaikan hasil kajian mengenai arah penguatan kelembagaan keamanan laut Indonesia melalui konsep Indonesia Coast Guard yang adaptif terhadap tantangan strategis maritim nasional.

Baca Juga

23 jam  lalu

Pasca Perry Warjiyo: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan Kebijakan Moneter Kita

8 Redaksi

Artikel ini mengulas dinamika kelembagaan penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia, mulai dari sejarah pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) hingga transformasinya menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, kajian juga membandingkan berbagai model Coast Guard yang diterapkan di sejumlah negara sebagai bahan pembelajaran bagi penguatan sistem keamanan laut nasional.

Hasil kajian menunjukkan masih adanya tantangan berupa tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta perlunya penguatan koordinasi dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan analisis konseptual, empiris, dan yuridis, tim penulis menilai bahwa pendekatan multi agencies merupakan model yang paling realistis untuk mewujudkan Indonesia Coast Guard. Model tersebut dinilai paling sesuai dengan karakteristik sistem pemerintahan Indonesia yang telah memiliki berbagai kementerian dan lembaga dengan kewenangan maritim yang diatur melalui undang-undang masing-masing.

Baca Juga

6 hari  lalu

UU Wakaf Diabaikan, Kuasa Hukum H Sanusi Desak Gelar Perkara Khusus Segera

68 Redaksi

Melalui penguatan koordinasi, integrasi sistem informasi, serta penyelarasan operasi antarlembaga, efektivitas penegakan hukum di laut diharapkan dapat meningkat tanpa harus melebur institusi yang telah ada.

Kajian ini juga menegaskan pentingnya peran strategis Kemenko Polkam RI sebagai lead coordinator dalam mengorkestrasi sinkronisasi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta integrasi operasional antarinstansi. Tim penulis turut merekomendasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Indonesia Coast Guard yang bersifat lex specialis, pembangunan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi, optimalisasi patroli bersama, serta pemanfaatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen evaluasi kinerja keamanan maritim.

Publikasi artikel pada Buletin Mercusuar Edisi Kelima diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran strategis di bidang kemaritiman sekaligus menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan tata kelola keamanan laut Indonesia yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kehadiran kajian ini juga menjadi salah satu kontribusi ilmiah dalam peringatan HUT ke-14 Pusjianmar Seskoal yang selama ini berperan sebagai pusat pengembangan pemikiran strategis di bidang kemaritiman nasional.