Kejari Sorong Dikabarkan Terima Berkas Tahap Dua Kasus Dugaan Pemalsuan Surat

Harianterbit.id | Kota Sorong – Kejaksaan Negeri Sorong dikabarkan telah menerima berkas tahap dua kasus dugaan pemalsuan surat atas nama tersangka Jery Waleleng, Yarit Sakona, Emma Barbalina Mansawan dan Vecky Nanuru, Kamis (7/5/2026).

Tiba di Kejaksaan Negeri Sorong, penyidik Polresta Sorong Kota yang membawa empat bundel berkas tebal yang diduga berkas perkara kasus dugaan pemalsuan surat langsung menuju ruangan staf pidum untuk menyerahkan berkas tersebut.

Baca Juga

1 jam  lalu

Polemik Penangguhan Tahanan ASN, Pemkab Sorong Dinilai Tak Bisa Lepas Tangan

9 Redaksi

Terkait hal itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Ridwan Sahputra yang dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan besok saya tanyakan anggota bang, tadi saya baru dari Makbon ada giat pelepasan satwa liar.

Kasus menjadi perhatian publik Papua Barat Daya lantaran melibatkan mantan pejabat dan pengacara.

Bahkan setahun lalu kuasa hukum pelapor Irwan Oswandi dan kolega Jatir Yudha Marau mendesak penyidik Polresta Sorong Kota untuk segera melakukan penahanan terhadap empat orang tersebut usai ditetapkan tersangka.

Baca Juga

2 hari  lalu

Polsek Sorong Timur Ungkap Kejahatan Curas yang Dilakukan NMR

13 Redaksi

Terlebih lagi setelah permohonan praperadilan salah satu tersangka Vecky Nanuru ditolak PN Sorong sehingga penyidik polresta Sorong Kota berkewajiban melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Yudha juga meminta penyidik Polresta Sorong Kota untuk segera melanjutkan proses hukum dengan melimpahkan kasus pemalsuan surat yang melibatkan Jery Waleleng, Yarit Sakona, Emma Barbalina Mansawan dan Vecky Nanuru ke Kejaksaan Negeri Sorong.

Diketahui bahwa PN Sorong dalam putusannya menyatakan menolak permohonan praperadilan yang dimohonkan Vecky Nanuru terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat.

Permohonan praperadilan yang didaftarkan Vecky Nanuru melalui kuasa hukumnya Markus Souissa dan koleganya tersebut teregister di PN Sorong dengan nomor 02/Pid.pra/2023/Pn.Son tanggal 29 Juli 2025.

Dalam permohonannya pemohon meminta hakim praperadllan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan​ Surat​ Perintah​ Penyidikan:
SPRIN-SIDIK/1282/XI/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.Tap.Tsk/188/VII/RES.1.9/2025/Sat.Reskrim/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tanggal 22 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Tak hanya itu, pemohonan juga meminta hakim praperadilan untuk menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan/atau ayat (2),dan/atau Pasal 263 ayat (1) dan/atau ayat (2), dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2, dan/atau jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan/atau jo Pasal 56 ayat (1) KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/865/X/2023/SPKT/Polres Sorong Kota/Polda Papua Barat tanggal 16 Oktober 2023 di Polresta Sorong Kota dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara a-quo tidak sah dan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan termohon untuk menghentikan Penyidikan tindak pidana,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan/atau ayat (2), dan/atau Pasal 263 ayat (1) dan/atau ayat (2), dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2, dan/atau jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan/atau jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/865/X/2023/SPKT/Polres Sorong Kota/Polda Papua Barat tanggal 16 Oktober 2023 di Polresta Sorong Kota.

Menyatakan batal dan tidak sah segala penyidikan dan penetapan tersangka yang telah dan akan dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon atas diri pemohon serta memerintahkan termohon praperadilan untuk merehabilitasi nama baikpemohon praperadilan melalui media cetak dan elektronik selama 3 hari berturut-turut pada berita halaman depan.

Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(Jun)