Empat Satker Kejati Sulteng Raih WBK, Sisanya Didorong Capai Target

Harianterbit.id PALU – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (WBBM) merupakan harapan besar pemerintah. Tujuanya agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas semakin tertanam kuat dalam diri setiap insan Adhyaksa.

Dalam keterangannya pada Kamis (2/4/2026), ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipandang sebagai beban atau sekadar formalitas untuk meraih predikat semata, melainkan sebagai proses pembentukan budaya kerja yang lahir dari kesadaran, komitmen, dan keikhlasan seluruh aparatur.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dede Apendi Minta Jaksa Agung Turun Tangan, Jaksa Serang Diduga Bermain Mata

31 Redaksi

“Predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan bentuk pengakuan atas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan secara berkelanjutan,” kata Nuzul Rahmat, Kamis (2/4/2026)

Menurutnya, reformasi birokrasi harus mampu melahirkan birokrasi yang profesional, efektif, efisien, serta bebas dari hambatan birokrasi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis.

Berdasarkan data hingga tahun 2026, empat satuan kerja di wilayah hukum Kejati Sulteng telah meraih predikat WBK, yaitu Kejati Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Buol (2019), Kejaksaan Negeri Banggai (2023), serta Kejaksaan Negeri Palu (2025). Sementara itu, terdapat total 12 Kejaksaan Negeri dan 13 Cabang Kejaksaan Negeri yang terus didorong untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas secara optimal dan berkelanjutan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Proses Hukum Jalan di Tempat, Korban Minta Bantuan Anggota Komisi III DPR RI

40 Redaksi

Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan apel pembangunan Zona Integritas dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh pegawai. Kajati menegaskan bahwa pakta tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pernyataan sikap dan tanggung jawab moral dalam menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme.

Kajati Sulteng juga memberikan penghargaan kepada M. Takdir, staf Bidang Pembinaan Kejati Sulteng yang merupakan pegawai penyandang disabilitas. Ia dinilai memiliki semangat, etos kerja, serta loyalitas tinggi terhadap institusi. Sebagai bentuk apresiasi, diberikan bantuan berupa satu unit sepeda motor khusus untuk menunjang mobilitas dan pengabdiannya dalam menjalankan tugas.

Kajati Sulteng menegaskan berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.