Momen Ramadhan, FPI Lebak Sampaikan Rekomendasi Ketertiban Sosial ke Aparat

Harianterbit.id | Lebak – Dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadhan sebagai momentum peningkatan kualitas spiritualitas dan ketertiban sosial, jajaran pimpinan Front Persaudaraan Islam (FPI) Kabupaten Lebak melaksanakan kunjungan silaturahmi dan dialog konstruktif dengan Kapolres Lebak serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Lebak, Rabu (18/2/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk partisipasi sosial-keagamaan dalam memberikan masukan, nasihat, serta dukungan moral kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya menjelang dan selama bulan Ramadhan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Supervisi Posbankum, Kemenkum Sulut dan Pemkot Manado Perkuat Akses Keadilan

28 Redaksi

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak menempatkan aparat negara dan elemen masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial pada periode keagamaan yang memiliki sensitivitas tinggi. Dalam perspektif sosiologi agama, Ramadhan dipandang sebagai fase intensifikasi norma moral dan praktik keagamaan umat Muslim, sehingga diperlukan tata kelola ketertiban publik yang adaptif, preventif, dan responsif.

Dalam forum tersebut, FPI Kabupaten Lebak menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan rekomendasi.

Pertama, perlunya penguatan fungsi pengawasan dan penegakan ketertiban selama bulan Ramadhan agar ruang publik tetap kondusif serta tidak mengalami degradasi norma yang dapat mengurangi makna kesakralan bulan suci.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Mantap Jelang Ramadhan, Perbaikan Jalan di Lebak Dikebut Tanpa APD

60 Redaksi

Kedua, mendorong intensifikasi pemberantasan peredaran minuman keras, obat-obatan terlarang, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat (pekat) yang dinilai berdampak pada ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan kualitas generasi muda.

Ketiga, usulan penertiban terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi praktik pelanggaran norma, termasuk kos-kosan dan kontrakan yang tidak memiliki tata kelola penghuni yang jelas, guna mencegah potensi deviasi sosial.

Keempat, permohonan agar dilakukan pemeriksaan administratif dan legalitas terhadap bangunan serbaguna yang dibangun komunitas Kristen Protestan di wilayah Lebak, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata ruang, dan aspek perizinan yang berlaku dalam kerangka kepastian hukum.

Kelima, penguatan pengawasan terhadap kendaraan angkutan tambang galian C agar tidak berhenti atau berlalu lalang sembarangan di jalan umum, mengingat potensi gangguan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, serta risiko keselamatan pengguna jalan.

Ketua KPT Banten, KH. Hikmatullah, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan wujud tanggung jawab moral masyarakat dalam mendukung aparat menjaga ketertiban publik berbasis nilai keagamaan dan kemaslahatan sosial.

“Kami memandang bahwa ketertiban Ramadhan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab kolektif masyarakat. Sinergi ulama, pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi prasyarat terciptanya suasana Ramadhan yang aman, tertib, dan penuh kekhusyukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW FPI Lebak-Banten, Kyai Rudi, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran partisipatif dalam sistem sosial demokratis, khususnya dalam menyampaikan aspirasi terkait ketertiban dan moralitas publik.

“Kami hadir bukan dalam posisi konfrontatif, melainkan partisipatif. FPI ingin berkontribusi melalui masukan dan dukungan agar kebijakan ketertiban sosial dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama menjelang dan selama Ramadhan,” jelasnya.

Melalui dialog tersebut, FPI Kabupaten Lebak berharap pola kemitraan antara masyarakat sipil dan aparat negara semakin kuat dalam kerangka tata kelola ketertiban sosial yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Momentum Ramadhan dinilai strategis untuk mempertegas penegakan hukum sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ketenteraman lingkungan.