Mantap Jelang Ramadhan, Perbaikan Jalan di Lebak Dikebut Tanpa APD
Keterangan foto : Pemeliharaan jalan By Pass di Kabupaten Lebak kembali menuai kritik keras, Minggu (15/2/2026) Harianterbit.id Lebak – Pemeliharaan jalan By Pass di Kabupaten Lebak kembali menuai kritik keras. Di lapangan, perbaikan jalan tetap berjalan di tengah kondisi jalan berlubang dan bergelombang yang memicu kemacetan panjang serta membahayakan pengendara. Namun yang lebih disorot, para pekerja terpantau tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja di area lalu lintas aktif.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Muhamad Yusup, menilai hal ini sebagai kelalaian serius dalam standar keselamatan kerja.
“Ini pekerjaan di badan jalan, kendaraan lalu-lalang setiap saat. Tapi pekerjanya tidak menggunakan APD lengkap. Ini bukan sekadar pelanggaran kecil, ini membahayakan nyawa pekerja sekaligus pengguna jalan,” tegas Yusup, Senin (16/2/2026).
Ia mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah dan juga Dinas PUPR Provinsi Banten terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Menurutnya, proyek infrastruktur seharusnya memenuhi standar keselamatan kerja yang ketat, bukan hanya mengejar penyelesaian pekerjaan.
“Kalau keselamatan pekerja saja diabaikan, bagaimana masyarakat bisa percaya kualitas pekerjaannya diawasi? PUPR Provinsi Banten jangan tutup mata. Pengawasan bukan hanya soal hasil fisik jalan, tapi juga soal keselamatan kerja di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, kondisi jalan rusak dan proses perbaikan yang tidak tertata membuat arus kendaraan tersendat. Banyak pengendara harus melambat dan menghindari lubang serta material, sehingga antrean kendaraan kerap terjadi dan risiko kecelakaan meningkat, khususnya bagi pengendara motor.
“Setiap hari masyarakat dirugikan. Macet, kendaraan rusak, dan ancaman kecelakaan nyata di depan mata. Jangan sampai ada korban baru pemerintah bergerak serius,” kata Yusup.
Ia menegaskan jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Ketika akses terganggu dan keselamatan diabaikan, yang terancam bukan hanya mobilitas warga tetapi juga kepercayaan publik.
“Pemerintah daerah dan Dinas PUPR Provinsi Banten harus segera turun langsung, menertibkan pelaksanaan pekerjaan, memastikan pekerja memakai APD, dan melakukan perbaikan permanen. Masyarakat butuh keselamatan dan kepastian, bukan perbaikan seadanya,” pungkasnya.
Pos terkait
Latest Post
