PUSIKBAR Bahas Keamanan Laut Indo-Pasifik Barat Lewat Webinar
Jakarta – Pusat Studi Intelijen dan Keamanan Indo-Pasifik Barat (PUSIKBAR) menyelenggarakan webinar bertajuk “Keamanan Laut dalam Perspektif Modern di Kawasan Indo-Pasifik Barat” pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah PUSIKBAR dalam memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pemikir (think tank) baru di bidang pertahanan dan keamanan (hankam), sekaligus mendorong keterlibatan kalangan intelektual dalam mengkaji berbagai persoalan strategis di ranah maritim.
Webinar tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat umum, organisasi kemahasiswaan, hingga lembaga penelitian. Sejumlah organisasi yang turut berpartisipasi antara lain HMI Cabang Morotai, PMII Cabang Morotai, IMM Maluku Utara, Forum BEM DIY, serta lembaga penelitian Terra Justicia Indonesia dan Politika Institute.
Partisipasi lintas organisasi dan lembaga tersebut mencerminkan bahwa persoalan keamanan laut bukan semata-mata menjadi perhatian institusi pertahanan dan keamanan, melainkan juga membutuhkan kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat luas. Melalui forum ini, PUSIKBAR berupaya membangun ruang dialog intelektual yang dapat mempertemukan berbagai perspektif dalam memahami tantangan keamanan maritim, khususnya di kawasan Indo-Pasifik Barat.
Pakar Hukum Maritim: Penegakan Hukum Laut Harus Berlandaskan Ketentuan Perundang-undangan
Salah satu daya tarik utama webinar ini adalah kehadiran Laksda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto, seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut sekaligus pakar hukum maritim senior yang telah banyak tampil di berbagai media massa dan menjadi ahli dalam sejumlah persidangan penting.
Dalam paparannya, Soleman B. Ponto menekankan pentingnya pemahaman ilmu hukum dalam mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum di wilayah laut. Menurutnya, setiap sektor aktivitas maritim, seperti pelayaran, perikanan, perdagangan, dan sektor lainnya, telah memiliki landasan hukum serta institusi penegak hukum masing-masing.
Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum dalam hal pengaturan objek yang sama.
Berangkat dari prinsip tersebut, beliau mengkritisi gagasan penyatuan seluruh lembaga penegak hukum maritim ke dalam satu institusi melalui konsep single agency multi tasks. Menurut pandangannya, upaya penyatuan tersebut justru berpotensi merusak tatanan hukum yang telah dibangun berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan masing-masing sektor.
Beliau juga berulang kali menegaskan bahwa setiap persoalan hukum harus dipahami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penyelesaian persoalan tersebut harus dikembalikan kepada dasar hukum yang berlaku, sebagai bentuk konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat).
UNCLOS sebagai Fondasi Harmonisasi Hukum Maritim Internasional
Pembicara kedua, Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengangkat perspektif hukum internasional dengan menjadikan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai landasan utama pembahasannya.
Dalam pemaparannya, Dian menjelaskan bahwa UNCLOS merupakan kerangka hukum internasional yang menjadi pedoman bersama bagi negara-negara dalam memanfaatkan laut dan melaksanakan berbagai aktivitas maritim. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dalam bidang kemaritiman tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang telah disepakati.
Lebih lanjut, dalam konteks pengaturan aktivitas maritim di wilayah perairan Indonesia, Dian menekankan pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penyelarasan norma hukum, tetapi juga mencakup pemahaman setiap subjek hukum terhadap tugas, fungsi, dan batas kewenangan masing-masing institusi.
Pemahaman tersebut menjadi penting agar pelaksanaan tugas antarlembaga tidak saling tumpang tindih (overlapping), sehingga tercipta tata kelola keamanan laut yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berlandaskan kepastian hukum.
Kemenko Polkam Dorong Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Hankam
Sementara itu, pembicara ketiga sekaligus penyampai closing remark, Waryoto, S.E., M.E., selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Wilayah Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI), memberikan penekanan terhadap pentingnya koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
Waryoto menjelaskan secara singkat mengenai tugas dan fungsi Kemenko Polkam RI dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang membidangi urusan politik dan keamanan, termasuk institusi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan aktivitas maritim.
Selain koordinasi, harmonisasi berbagai peraturan yang berlaku juga menjadi perhatian penting. Hal tersebut diperlukan agar setiap kebijakan dan regulasi sektoral dapat berjalan secara selaras, tidak saling bertentangan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
PUSIKBAR Dorong Diskusi Intelektual Menjadi Rekomendasi Kebijakan Maritim
Seluruh rangkaian diskusi yang dimoderatori oleh Ario Seno, selaku Co-Founder sekaligus Wakil Direktur PUSIKBAR, berlangsung secara tertib dan kondusif. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam menyampaikan pertanyaan, berdiskusi, serta bertukar pandangan dengan para narasumber.
Interaksi tersebut memperlihatkan besarnya ruang diskusi yang masih perlu dikembangkan dalam mengkaji persoalan keamanan laut Indonesia. Tidak hanya menyangkut aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan koordinasi kebijakan, efektivitas penegakan hukum, serta tantangan strategis keamanan maritim di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik Barat.
Menutup kegiatan tersebut, Asmar Joma, selaku Founder sekaligus Direktur PUSIKBAR, menyampaikan rencana untuk memfasilitasi penerbitan sebuah buku yang menghimpun hasil pemikiran dan diskusi selama webinar berlangsung. Buku tersebut diharapkan dapat memuat gagasan, pandangan, serta rekomendasi dari para narasumber maupun peserta sebagai kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kebijakan maritim Indonesia.
Rencana penerbitan buku ini sekaligus menegaskan komitmen PUSIKBAR untuk tidak berhenti pada penyelenggaraan forum diskusi semata, tetapi juga berupaya menghasilkan luaran intelektual yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik di bidang pertahanan dan keamanan maritim.
Melalui kegiatan ini, PUSIKBAR berharap dapat menjadi salah satu ruang kolaborasi strategis bagi akademisi, praktisi, peneliti, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap masa depan keamanan laut Indonesia. Sebab, sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan strategis Indo-Pasifik, keamanan laut bukan hanya persoalan pengawasan wilayah perairan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, kedaulatan, kepentingan nasional, dan keberlanjutan pembangunan maritim Indonesia.
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
