Demi Masa Depan Anak, Nata Sutisna Dorong MBG Dikelola dengan Integritas
Nata Sutisna Harianterbit.id JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar jutaan anak Indonesia. Namun, munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaannya memunculkan perhatian publik terhadap aspek tata kelola, pengawasan, keamanan pangan, hingga tanggung jawab moral para pelaksana program.
Aktivis muda sekaligus pegiat pendidikan, Nata Sutisna, menilai pelaksanaan MBG perlu terus dievaluasi secara kritis dan konstruktif. Menurutnya, kritik terhadap program tersebut bukan berarti menolak tujuan MBG, melainkan bagian dari upaya memastikan program berjalan aman dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.
“MBG adalah program yang memiliki tujuan baik karena menyangkut kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Namun, program sebesar ini tentu harus dilihat secara kritis dan konstruktif,” kata Nata, Sabtu (12/9/2026).
Menurut dia, keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang berhasil didistribusikan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan kualitas pelayanan publik, terutama aspek keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.
“Yang harus kita ingat, MBG bukan hanya tentang berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi tentang bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya
Nata menilai munculnya kasus dugaan keracunan makanan harus menjadi perhatian serius karena mayoritas penerima manfaat MBG adalah anak-anak.
Menurutnya, keamanan pangan harus diperhatikan sejak pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga makanan diterima oleh siswa.
“Ketika berbicara tentang makanan untuk anak, kita tidak hanya berbicara mengenai distribusi, tetapi juga keamanan pangan, kebersihan, kualitas bahan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya prinsip do no harm dalam pelayanan publik. Prinsip tersebut, kata dia, mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat tidak boleh justru menimbulkan dampak buruk yang sebenarnya dapat dicegah.
“MBG harus dipastikan menjadi program yang memberikan manfaat, bukan menghadirkan risiko yang sebenarnya dapat dicegah,” tegas Nata.
Nata berpandangan, persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak semata-mata berkaitan dengan sistem. Faktor manusia yang menjalankan program juga memiliki peran penting.
“Sistem yang baik membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas,” katanya.
Menurut Nata, aturan, standar operasional, dan pengawasan memang diperlukan. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap bergantung pada keputusan dan integritas setiap individu yang terlibat.
“Apakah seseorang memilih bahan yang baik, menjaga kebersihan, mengikuti standar, atau justru mengabaikannya, semua kembali pada moralitas,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar anak-anak tidak dipandang sekadar sebagai angka dalam laporan administrasi.
“Anak-anak bukan angka dalam laporan administrasi. Mereka adalah manusia Indonesia yang memiliki masa depan,” kata Nata.
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, Nata mendorong pemerintah memperkuat sejumlah aspek. Pertama, standar keamanan pangan harus dibuat kuat dan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, keterlibatan ahli gizi, tenaga keamanan pangan, serta mekanisme pengawasan independen perlu diperkuat.
Ketiga, seluruh pihak yang terlibat dalam MBG harus memiliki perspektif pelayanan publik dan memahami bahwa tugas mereka berkaitan langsung dengan kesehatan serta keselamatan anak.
“Perbedaan geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan standar keselamatan anak,” tegasnya.
Lebih jauh, Nata melihat MBG sebagai salah satu bagian dari agenda pembangunan manusia. Namun, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan.
Ia merujuk pada pemikiran ekonom dan filsuf Amartya Sen dalam Development as Freedom, yang menempatkan pembangunan sebagai upaya memperluas kemampuan manusia untuk hidup sehat, belajar, dan berkembang.
“Karena itu, MBG harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, kesehatan, dan kesempatan anak untuk berkembang,” tuturnya.
Nata berharap pemerintah maupun masyarakat dapat menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
“Program yang dibuat untuk anak harus benar-benar berorientasi pada kepentingan anak. Jangan sampai sebuah program yang bertujuan memberikan harapan justru menghadirkan persoalan baru karena lemahnya tata kelola,” katanya.
Pada akhirnya, menurut Nata, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga oleh kemampuan program tersebut dalam menjaga kesehatan, martabat, dan masa depan anak-anak Indonesia.
“Keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi dari apakah program tersebut mampu menjaga kesehatan, martabat, dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
