Ketum GERAK Nusantara : Proklamasi Jilid 2 Bukan Reformasi Jilid 2

Jakarta – Ketua Umum Gerak Nusantara, Revitriyoso Husodo, menyatakan bahwa sejumlah lembaga donor internasional, korporasi global, aktor multinasional yang terdampak kebijakan nasionalis pemerintahan Prabowo-Gibran, negara-negara tetangga tertentu, serta oligarki nasional diduga tengah menjalankan operasi secara masif namun terselubung untuk mendestabilisasi kondisi ekonomi dan politik nasional.

Menurut Revitriyoso, berbagai pihak tersebut berupaya menyerang sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Rupiah Melemah ke Rp18.176 dan IHSG Anjlok 4%, Komisi XI Minta Langkah Cepat Pemerintah

28 Redaksi

“Saat ini dunia sedang dirundung krisis geoekonomi dan geopolitik yang akut. Perubahan dari tatanan dunia unipolar menuju multipolar telah menggeser pusat kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur, khususnya Tiongkok. Pergeseran ini memunculkan berbagai konflik dan ketegangan di berbagai kawasan dunia,” ujar Revitriyoso.

Ia menegaskan bahwa Indonesia pernah memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa lain melalui Proklamasi 1945. Dalam konteks saat ini, menurutnya, Indonesia perlu kembali memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk yang berbeda.

“Pada tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan negara lain. Saat ini, sebagai negara yang kuat dan berdaulat, Indonesia harus kembali memproklamasikan kemerdekaannya untuk kedua kalinya, yaitu terbebas dari bentuk penjajahan baru berupa dominasi kekuatan modal asing, demi terwujudnya bangsa yang sejahtera dan mampu berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Rupiah Tertekan: Cerita Tersembunyi di Balik Pasar

24 Redaksi

Karena itu, Revitriyoso mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai narasi dan akumulasi isu yang berkembang belakangan ini, seperti “Reformasi Jilid 2”, “Menuju Indonesia Bangkrut”, dan berbagai tuntutan aksi massa di sejumlah daerah yang dinilainya berpotensi mengarah pada tindakan makar.

“Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan hal tersebut dijamin oleh undang-undang. Memang masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan pro-rakyat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih. Namun, tugas masyarakat adalah memberikan masukan dan dukungan agar program-program tersebut berjalan optimal, bukan terprovokasi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda terselubung,” tegasnya.

Revitriyoso, yang juga merupakan aktivis 1998, menyampaikan bahwa struktur Gerak Nusantara di berbagai daerah siap bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan nasional dan mendukung agenda pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Gerak Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk:
Memperkuat persatuan nasional guna menjaga kedaulatan negara dan ekonomi nasional dari berbagai ancaman eksternal maupun pihak-pihak di dalam negeri yang dinilai bertentangan dengan kepentingan bangsa.

Mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui percepatan industrialisasi, penguatan hilirisasi, serta penerapan kebijakan fiskal yang disiplin dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Memberantas korupsi melalui pembangunan budaya integritas serta penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Gerak Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kedaulatan nasional, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mendukung berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.