Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, LMND Dorong Pergeseran Prioritas Anggaran
Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND, Yoga Aldo Novensi/Dok.Istimewa Harianterbit.id JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan nasional.
EN-LMND menilai evaluasi tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang diserap, maupun pembangunan infrastruktur. Menurut organisasi tersebut, ukuran utama keberhasilan pemerintah harus dilihat dari sejauh mana kebijakan negara mampu mengurangi ketimpangan serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Dalam sorotannya, EN-LMND mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, program berskala besar tersebut perlu dievaluasi secara transparan, baik dari sisi pembiayaan, tata kelola maupun dampaknya terhadap masyarakat.
EN-LMND menyoroti anggaran MBG yang dalam RAPBN 2027 disiapkan sekitar Rp240 triliun. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menghitung kebutuhan sekitar Rp93,743 triliun per tahun untuk membebaskan biaya pendidikan bagi 2.833.169 mahasiswa program D3, D4, dan S1 di perguruan tinggi negeri (PTN).
Jika dibandingkan secara nominal, anggaran MBG tersebut sekitar 2,56 kali lipat dari kebutuhan awal kuliah gratis bagi mahasiswa PTN. EN-LMND menilai perbandingan itu menunjukkan adanya ruang fiskal yang dapat diperdebatkan kembali dalam menentukan prioritas anggaran negara. Namun, kebutuhan mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) dan biaya operasional perguruan tinggi, menurut mereka, tetap perlu dihitung secara terpisah.
Selain persoalan anggaran, EN-LMND juga menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Komnas HAM, hingga 12 Mei 2026 tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG dengan 38.023 korban yang tersebar di 36 provinsi dan 221 kabupaten/kota.
Komnas HAM juga disebut menemukan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada dapur yang beroperasi belum sepenuhnya tercapai. EN-LMND menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena keselamatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan atas nama percepatan program.
“Program pemerintah harus diukur dari manfaat dan keamanan yang dirasakan rakyat, bukan semata-mata dari besarnya anggaran atau banyaknya target yang berhasil dicapai,” demikian sikap EN-LMND, Selasa (20/10/2026).
Selain MBG, EN-LMND mempertanyakan model pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut mereka, gagasan koperasi seharusnya dikembalikan pada prinsip demokrasi ekonomi, sebagaimana pemikiran Mohammad Hatta, yakni memberikan ruang kepada rakyat sebagai anggota untuk menentukan arah usaha, memilih pengurus, mengelola modal, serta menikmati hasil kegiatan koperasi.
Pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 80.000 koperasi. Sementara PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur fasilitas pembiayaan pembangunan gerai dan pergudangan hingga Rp3 miliar per unit. Karena itu, EN-LMND meminta pemerintah membuka secara transparan besaran pembiayaan yang telah dicairkan, mekanisme penilaian kelayakan usaha, hingga pihak yang akan menanggung risiko apabila koperasi tidak mampu beroperasi secara produktif.
Di sektor kesehatan, EN-LMND menilai gagasan kesehatan gratis juga layak ditempatkan sebagai prioritas politik anggaran. Dalam rapat Komisi IX DPR RI pada 11 Februari 2026, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris memaparkan simulasi kebutuhan sekitar Rp108,8 triliun per tahun untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 216,5 juta warga dengan asumsi iuran Rp42.000 per orang per bulan.
EN-LMND mengakui skema pembiayaan KDMP dan kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan memiliki mekanisme serta jangka waktu berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan secara langsung. Namun, perbandingan nominal tersebut dinilai menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk membahas kembali pilihan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND, Yoga Aldo Novensi, menegaskan perjuangan pendidikan dan kesehatan gratis merupakan bagian dari manifesto LMND bertajuk “Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat”.
“Kita tidak sedang berbicara tentang membagi-bagikan anggaran atau sekadar mengganti satu program dengan program lainnya. Kita berbicara tentang bagaimana kekayaan yang dihasilkan rakyat benar-benar dikembalikan untuk menjamin hak-hak mereka,” tegas Yoga.
Menurut Yoga, pendidikan gratis harus menjadi instrumen untuk membuka akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan tanpa terhambat persoalan ekonomi. Begitu pula dengan kesehatan gratis yang harus memastikan rakyat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dibayangi ketakutan terhadap mahalnya biaya pengobatan.
“Ketika rakyat bisa kuliah tanpa memikirkan biaya, ketika rakyat bisa berobat tanpa takut tidak mampu membayar, di situlah redistribusi mulai menghadirkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Republik ini tidak kekurangan kekayaan. Yang harus diperjuangkan adalah keberanian politik untuk mendistribusikannya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Atas dasar itu, EN-LMND mendesak pemerintah dan DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan KDMP, membuka penggunaan anggaran kepada publik, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan maupun kelalaian dipertanggungjawabkan.
EN-LMND juga mendorong pemerintah meninjau kembali prioritas pendanaan kedua program tersebut untuk memperbesar investasi pada pendidikan gratis, termasuk bagi mahasiswa PTN dan PTS, serta memperluas pelayanan kesehatan yang terbebas dari hambatan biaya.
Bagi EN-LMND, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk menguji kembali arah pembangunan nasional. Negara, kata mereka, tidak cukup hadir melalui proyek besar dan program populis, tetapi harus mampu membuktikan bahwa kekayaan publik benar-benar digunakan untuk memperluas hak sosial, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan dan memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat. (David)
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
