EPPD Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Papua Tengah

Harianterbit.id NABIRE — Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, S.E., M.Si., membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (31/8/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Ketua KAPP PBD Tegaskan Kontraktor OAP Jangan Terlibat Aksi yang Mengatasnamakan KAPP

36 Redaksi

Dalam sambutannya, Marthen Ukago menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan EPPD memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menempatkan laporan dan evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut Marthen, EPPD merupakan instrumen penting untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses evaluasi tidak hanya diarahkan untuk melihat pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus mampu menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Baca Juga

2 hari  lalu

Wakil Sekretaris PWNU Jateng: Muktamar Berwenang Membahas dan Mengubah AD/ART

17 Redaksi

“Evaluasi yang kita laksanakan hari ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai proses penilaian administratif, tetapi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan evaluasi yang dilaksanakan setelah penyampaian LPPD pada awal tahun harus menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai capaian yang telah dilakukan pemerintah kabupaten.

Hasil evaluasi, kata dia, diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“EPPD juga harus mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, serta aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pemberian nilai, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pemerintahan,” katanya.

Marthen menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki posisi strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

“Karena itu, saya berharap proses evaluasi ini dilaksanakan secara objektif, profesional, transparan, dan berbasis data,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marthen mengajak delapan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah menjadikan hasil evaluasi sebagai cermin kinerja sekaligus peta jalan untuk melakukan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten. Berbagai permasalahan yang ditemukan selama proses evaluasi, menurutnya, perlu dibahas secara terbuka agar dapat dicarikan solusi bersama dan ditindaklanjuti secara tepat.

Marthen menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan. Menurutnya, rekomendasi tersebut tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tersimpan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program kerja, kebijakan, serta langkah-langkah nyata pada masing-masing perangkat daerah.

Ia berharap pelaksanaan EPPD dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh kabupaten di Papua Tengah.

“Evaluasi juga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten se-Provinsi Papua Tengah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Melalui evaluasi yang objektif dan tindak lanjut yang konsisten, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Abdullah)