Mamberamo Foja Jadi Taman Nasional, Pemprov Papua Tengah Tekankan Hak Masyarakat Adat

Harianterbit.id NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa upaya konservasi alam harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja yang digelar di Hotel Carmel, Nabire, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Meki Nawipa Apresiasi Papua Reggae Festival XI, Papua Tengah Siap Jadi Rumah Besar Musisi Papua

17 Redaksi

Mewakili Gubernur Papua Tengah, H. Tumiran, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurutnya, sosialisasi menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai arah pengelolaan kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional Mamberamo Foja.

Ia mengatakan, pengelolaan kawasan konservasi tidak semata-mata berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Baca Juga

1 jam  lalu

Gawat! Jalan Cileles-Malingping-Sawarna Rusak, PSI Lebak Soroti Prioritas Anggaran Pemkab

9 Redaksi

“Konservasi dan pembangunan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan seimbang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Taman Nasional Mamberamo Foja memiliki arti penting bagi Papua karena menyimpan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan tersebut juga menjadi ruang hidup masyarakat adat yang selama turun-temurun menjaga dan memanfaatkan alam berdasarkan kearifan lokal.

Karena itu, pengelolaan kawasan tidak dapat dilakukan hanya dari perspektif lingkungan. Aspek sosial, budaya, ekonomi, serta kebutuhan pembangunan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk menjaga hutan dan kekayaan alam. Namun, di sisi lain, masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi harus tetap memperoleh ruang untuk berkembang, menjalankan aktivitas kehidupan, mendapatkan pelayanan dasar, serta meningkatkan taraf kesejahteraan.

Perubahan status kawasan dari suaka menjadi Taman Nasional Mamberamo Foja pada 2024, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut, turut membawa perubahan dalam pola pengelolaan kawasan.

Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan, arah pengelolaan, serta konsekuensi dari perubahan status kawasan.

Pemprov Papua Tengah juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Selain kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, pemerintah turut memberi perhatian terhadap perlindungan tempat-tempat sakral serta tatanan sosial dan budaya masyarakat adat.

Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dinilai sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dihormati dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

Pemerintah berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menghasilkan pemikiran dan masukan konstruktif untuk memperkuat pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja.

Aspirasi, kebutuhan, maupun keluhan masyarakat adat, kata dia, perlu didengar secara sungguh-sungguh agar kebijakan yang diterapkan tidak mengabaikan hak masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam dan menjadikan hutan sebagai bagian penting dari kehidupan mereka.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyelaraskan pembangunan daerah dengan fungsi perlindungan kawasan, memperkuat komitmen dalam menjaga kearifan lokal, serta memastikan ruang kelola tradisional masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pemprov Papua Tengah berharap pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Papua Tengah Emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, dan maju.

“Pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus tetap memperhatikan kelestarian hutan dan kawasan konservasi demi menjamin masa depan generasi Papua Tengah. Dengan komitmen bersama, alam dapat terus terjaga, hak masyarakat adat tetap dihormati, dan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Abdullah)