Gawat! Jalan Cileles-Malingping-Sawarna Rusak, PSI Lebak Soroti Prioritas Anggaran Pemkab

Harianterbit.id Lebak – Kondisi ruas jalan yang menghubungkan Cileles, Malingping hingga kawasan wisata Sawarna kembali menjadi sorotan. Ketua Harian DPD PSI Kabupaten Lebak, Aab Bachtiar atau yang kerap disapa Abe, menilai sangat memprihatinkan apabila jalan strategis yang menjadi penopang ekonomi dan pariwisata Lebak Selatan justru dianggap sebagai “beban APBD”.

Menurut Abe, ruas jalan tersebut bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan jalur vital yang digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga akses menuju kawasan wisata. Karena itu, kerusakan jalan semestinya ditempatkan sebagai persoalan prioritas yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah.

Baca Juga

1 menit  lalu

Mamberamo Foja Jadi Taman Nasional, Pemprov Papua Tengah Tekankan Hak Masyarakat Adat

4 Redaksi

“Sangat memalukan kalau jalan strategis yang menjadi penopang utama ekonomi dan pariwisata Lebak Selatan justru dicap sebagai beban APBD. Ini bukan soal beban, tetapi soal keberpihakan dan skala prioritas anggaran,” tegas Abe dalam keterangannya kepada media ini, Selasa (20/10/2026).

Ia mempertanyakan sikap apabila persoalan jalan daerah tersebut justru diarahkan untuk menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD seharusnya terlebih dahulu menunjukkan kemampuan dalam menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya terhadap infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian warga.

“Kalau jalan Cileles, Malingping sampai Sawarna rusak, lalu solusinya justru melempar tanggung jawab ke pusat, pertanyaannya sederhana: ini ketidakmampuan mengelola APBD atau memang sengaja cuci tangan?” ujar Abe dengan nada kritis.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bukan Sekadar Tembakau Biasa, 20 Paket Diduga Sintetis Disita Polisi di Lebak

11 Redaksi

Abe menilai, melempar persoalan tersebut ke pemerintah pusat juga berpotensi membuat masyarakat harus menunggu lebih lama. Proses pengusulan, penganggaran dan birokrasi pembangunan melalui pemerintah pusat membutuhkan waktu, sementara masyarakat setiap hari harus berhadapan dengan kondisi jalan yang rusak.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada tumpukan proposal dan rapat pembahasan anggaran. Jika kerusakan jalan memang sudah menjadi persoalan serius bagi masyarakat, diperlukan langkah konkret, termasuk memastikan penganggaran dan penanganan dilakukan sesuai kewenangan serta skala prioritas.

“Warga Lebak Selatan tidak butuh tumpukan kertas usulan. Mereka butuh jalan yang layak, aman dan segera ditangani. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena persoalan gengsi birokrasi atau tarik-menarik kewenangan,” kata Abe.

PSI Lebak, lanjut Abe, mendorong DPRD dan Pemkab Lebak untuk membuka secara transparan prioritas anggaran infrastruktur, terutama untuk ruas jalan yang menjadi urat nadi masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan jalan harus dilihat sebagai investasi untuk menggerakkan ekonomi, memperlancar distribusi, sekaligus memperkuat sektor pariwisata Lebak Selatan.

“Jangan jadikan rakyat sebagai korban dari ketidakjelasan prioritas. Kalau jalan vital daerah sendiri saja tidak mampu diperjuangkan, lalu kepada siapa masyarakat harus berharap? Pemerintah daerah dan DPRD harus berani mengambil keputusan, karena yang dibutuhkan warga sekarang adalah eksekusi, bukan lempar tanggung jawab,” pungkas Abe. (Tim/red)