DPRD Papua Barat Daya Siapkan Strategi Energi Masa Depan Lewat Studi Jatiluhur

Harianterbit.id | PURWAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUET) Papua Barat Daya.

Rombongan DPRD Papua Barat Daya diterima langsung oleh jajaran Perum Jasa Tirta II (PJT II) selaku pengelola Bendungan Jatiluhur. Dalam kunjungan tersebut, para legislator mempelajari sistem pengelolaan bendungan besar yang mengintegrasikan sektor energi, pertanian, pariwisata, dan perikanan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pramuka Penggalang Karang Pamitran Siap Harumkan Nama Daerah

18 Redaksi

Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredy A. Marlissa, ST., mengatakan kunjungan ini bertujuan menghimpun pengalaman teknis sekaligus memahami regulasi dalam pengelolaan sumber daya air dan energi.

Menurut Marlissa, pengalaman dari Jatiluhur menjadi referensi penting bagi Papua Barat Daya yang tengah menyusun arah pembangunan energi daerah melalui RUET. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman dalam memastikan kebutuhan energi daerah tersusun secara terencana.

“Pembentukan RUET ini sangat penting agar data kebutuhan energi di daerah dapat sinkron dengan perencanaan pembangunan yang ada,” ujar Marlissa.

Baca Juga

4 hari  lalu

Sambut HUT Bhayangkara ke 80, Polresta Sorong Kota Gelar Kegiatan Tokok Sagu

25 Redaksi

Ia menjelaskan, DPRD Papua Barat Daya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat Daya baru saja menyelesaikan pembahasan tahap pertama RUET bersama Kementerian Dalam Negeri. Tahap kedua penyusunan RUET akan segera dilanjutkan.

Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya, Ir. Max A. Hehanussa, menyebut kawasan Warsamson sebagai salah satu potensi besar yang ingin dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi daerah.

Namun, menurut Hehanussa, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pembebasan lahan dan kesiapan masyarakat menerima pembangunan.

“Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan yang dilakukan,” katanya.

Hehanussa menegaskan Papua Barat Daya tidak boleh lagi membangun dengan pola lama yang bersifat kecil dan tidak memiliki dampak jangka panjang. Sebagai pintu gerbang wilayah Tanah Papua, Sorong dan sekitarnya harus mampu menjadi pusat pertumbuhan baru.

Dalam sesi diskusi, Hehanussa juga menggali informasi mengenai manfaat langsung Bendungan Jatiluhur bagi masyarakat sekitar, termasuk kontribusinya terhadap sektor pertanian dan ekonomi daerah.

Manager Operasional Unit Wilayah 4 PJT II, Iwan Muhammad Syarifuddin, ST., MT., menjelaskan bahwa Bendungan Jatiluhur memiliki tiga fungsi utama, yaitu irigasi, pembangkit listrik, serta pengembangan wisata dan perikanan.

Dari sisi irigasi, Bendungan Jatiluhur mampu mengairi sekitar 240 ribu hektare sawah yang berada di wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Jawa Barat.

Selain itu, Bendungan Jatiluhur juga memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas mencapai 187 megawatt (MW). Energi listrik yang dihasilkan kemudian masuk ke sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali.

Dengan luas genangan sekitar 83 kilometer persegi atau sekitar 8.000 hektare, kawasan Jatiluhur juga berkembang sebagai destinasi wisata air sekaligus pusat perikanan darat yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Paparan tersebut menjadi perhatian serius DPRD Papua Barat Daya, terutama terkait peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya secara terpadu.

Hehanussa menyatakan, pola pengelolaan Jatiluhur yang menggabungkan sektor energi, pertanian, wisata, dan perikanan menjadi contoh yang dapat dikaji untuk diterapkan di Papua Barat Daya.

Seluruh hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan lanjutan RUET Papua Barat Daya. Pemerintah daerah bersama DPRD berharap cetak biru energi tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Abdullah)