Keberadaan manusia tidak pernah busa terlepas dari lingkungannya dan kebutuhannya akan energi. Baik lingkungan dalam arti mikro maupun makro, begitu juga dengan energi.
Untuk itu peran negara dalam mengatur tata kelola lingkungan dan energi mencerminkan seberapa kepeduliannya terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.
Isu lingkungan dan energi harus selalu melekat pada pemimpin negara dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Sektor lingkungan dan energi mempunyai sisi bisnis yang nilainya fantastis dan bisa menjadi andalan bagi pemasukan negara.
Tapi di sisi lain, sektor lingkungan dan energi adalah sumber daya yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya itu merupakan pinjaman dari generasi mendatang. Untuk peran negara sangat krusial dalam pengaturan isu ini.
Pada hari Rabu, 14 Februari 2024 bangsa Indonesia akan memilih kembali pemimpinnya melalui hajatan demokrasi, Pemilihan Presiden 2024. Termasuk yang akan memegang mandat sebagai pengatur isu-isu lingkungan dan energi.
Tiga tokoh yang muncul sebagai kandidat calon Presiden RI pada hajatan demokrasi tersebut, yaitu: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Senior Campaign Strategist Greenpeace International Tata Mustasya pun berpendapat dari ketiga sosok tersebut hanya Anies Baswedan yang terlihat punya visi terhadap isu tata kelola lingkungan dan energi. Visi Anies lebih jelas dan berkomitmen dalam mengatasi krisis pada isu tersebut.
Ia berharap pemimpin pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan energi.
Tata membeberkan setidaknya terdapat tiga pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan oleh pemimpin berikutnya. Pertama, Presiden berikutnya harus berani mengoreksi komitmen iklim pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini dinilai masih lemah dan setengah hati.
“Ini hanya mungkin dilakukan dengan penerapan disinsentif yang progresif untuk sektor pencemar dan insentif untuk sektor hijau. Langkah konkret pertama segera terapkan pajak karbon untuk PLTU batu bara,” ungkap Tata kepada CNBC Indonesia, Senin (18/7/2023).
Kedua, pengganti Jokowi harus segera melakukan implementasi penghapusan secara bertahap (phase-out) PLTU batu bara dan mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti energi surya. Tata menyebut, langkah ini sejalan dengan target untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat.
“Pendanaannya bisa diperoleh dengan menerapkan pajak tinggi untuk pencemar yang memiliki keuntungan tinggi seperti tambang batu bara,” kata dia.
Ketiga, melepaskan diri dari kepentingan oligarki batu bara, terutama yang saat ini banyak terlibat secara langsung dalam membuat kebijakan di sektor energi, lingkungan, dan iklim.
“Sosok Presiden yang diperlukan adalah yang bisa menyelesaikan tiga pekerjaan rumah tersebut. Karena di tiga hal tersebutlah terletak masa depan Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Tata menilai dari tiga nama calon Presiden RI di atas, setidaknya yang visinya sudah cukup jelas mengenai aksi iklim dan transisi energi adalah Anies Baswedan, dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Namun dalam soal kecakapan dalam membawa Indonesia untuk menghadapi krisis iklim, Anies juga harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya ‘Man of Idea’, tetapi juga ‘Man of Action’. Pasalnya, transisi energi dan dekarbonisasi memerlukan peran negara yang cukup besar.
“Yang masih menjadi pertanyaan besar, apakah dia bisa melepaskan diri dari kepentingan ekonomi-politik batu bara,” ujarnya.
