HARIANTERBIT.ID TANGSEL – Komite Rakyat Nasional Jokowi (Kornas Jokowi) meminta Satgas Covid-19 di Kota Tangerang tindak tegas oknum tenaga kesehatan (nakes) yang diduga melakukan rekayasa pasien positif Covid-19. Hal tersebut ditegaskan Ketua Kornas Banten, Yusuf Reza Soleman kepada awak media, Kamis (26/8) di Cilegon.
“Satgas Covid-19 di Tangerang Selatan harus mengusut tuntas dugaan rekayasa pasien positif Covid-19, harus ditindak tegas, jangan sampai kejadian ini terulang kembali.”ucap Ketua Kornas Banten, Yusuf Reza Soleman, Kamis (26/8).
Yures menjelaskan, bahwa melakukan kejahatan pembohongan terkait rekayasa covid-19 merupakan kejahatan yang luar biasa, terlebih kondisi rakyat sedang berduka karena situasi pandemi yang masih berlanjut.
“Kalau tidak ditindak kita akan melakukan aksi besar dan pasti akan dilaporkan kejadian ini ke Istana.”tutur Yures.
Sebelumnya juga, Ombudman Perwakilan Banten menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk diminta penjelasanya.
“Ombudsman akan surati Dinkes Tangsel untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut, sudah sejauh mana upaya penyelesaian yang dilakukan,”kata Ketua Ombudsman Banten, Dedy Irsan, Senin (23/8/2021).
Dedy juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini, agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan jangan sampai merugikan pasien dengan data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
“Dinkes dan jajarannya tetap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun saat ini kita dilanda pandemi Covid19, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi pelayanan yang tidak sesuai SOP yang ada, tetapi harus tetap sesuai SOP yang telah ditetapkan,” ujar Dedy.
Dalam kasus ini, Dedy sangat menyesalkan jika memang hal itu benar terjadi, ini sangat berbahaya karena. “Kita tidak bisa bermain main dengan data pasien, segala sesuatu apalagi menyangkut tindakan medis yang dilakukan harus berdasarkan data yang ada sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya terjadi (evidence based, Red), tindakan memanipulasi data apalagi diduga petugas nakes sudah mengisi form form isian yang ternyata belum ditanyakan kepada pasien dan keluarga pasien berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam pelayanan publik,” tuturnya. (DJ/Red)
