Lebak – Gerakan Melawan Pemuda dan Rakyat (GEMPAR) angkat bicara menyoroti sejumlah persoalan di DPRD Lebak, Minggu (12/3/2023). Hal tersebut, terkait nunggaknya pembayaran kegiatan Sepanduk Reses, hingga adanya Silpa pembalanjaan baju Dinas anggota DPRD Lebak yang viral di media online.
Juru bicara GEMPAR Aditiya Ramadhan menegaskan, menurut dia, seharusnya Ketua DPRD Lebak selaku pimpinan di DPRD Lebak bisa menegaskan dan menegur terhadap kinerja Sekertaris Dewan (Setwan) hingga ada pemberitaan penagihan Sepanduk Reses dan juga adanya anggaran Silpa di DPRD Lebak.
” Ada apa sebetulnya di DPRD Lebak, ini yang pertama yang harus saya pertanyakan. Mengapa Ketua DPRD Lebak tidak tegas mengambil tindakan sehingga marwah DPRD Lebak masih dapat terjaga. Kok saya lihat seolah olah DPRD Lebak tidak ada masalah, tapi beritanya viral di media online adanya tagihan Sepanduk Reses kepada DPRD Lebak. Sungguh malu masyarakat Lebak dan daerah Kabupaten Lebak. Lebih parahnya, tagihannya itu hanya delapan juta lebih doang,” tegas Aditya Ramadhan.
Lanjut Adit sapaan akrabnya, adanya polemik penagihan pembayaran Sepanduk Reses dan Silpa baju dinas DPRD Lebak, itu dinilai akibat buruknya komunikasi Setwan Lebak baik dengan anggota DPRD Lebak maupun dengan yang lainnya.
” Saya melihat, kok seolah olah malah Setwan yang berkuasa di DPRD Lebak. Padahal kan secara foksi, salah satunya melaksanakan administrasi kesekertariatan dan keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD. Ini bagaimana mau mendukung, toh anggota DPRD Lebak sendiri kemarin angkat bicara terkait Silpa anggaran baju dinas. Maka wajar jika saya pertanyakan serius ada apa di tubuh DPRD Lebak,” tandasnya.
Adit mengaku sepakat jika kawan-kawan aktivis dan Lembaga bergabung untuk melakukan kajian dan membentuk tim investigasi kekisruhan di tubuh DPRD Lebak. Sehingga, pengelolaan anggaran dan administrasi di DPRD Lebak dapat terpantau dengan baik ke Publik.
” Boleh kok, selama itu bukan rahasia negara, semua berhak mementau bahkan wajib dan harus. Karena bagaimanapun itu ada duit rakyatnya dari pajak, dari semua hal yang bersentuhan dengan pajak. Maka wajib di kawal. Untuk itu, saya sepakat jika kawan kawan bentuk tim pengawalan di DPRD Lebak,” kata Adit.
Juru bicara GEMPAR Adit berharap baik dari pemerintah maupun pimpinan dan anggota DPRD Lebak dapat meninjau kembali secara ketat persoalan yang kini menjadi polemik berkepanjangan di DPRD Lebak.
” Saya harapkan pimpinan DPRD Lebak dan juga pemerintah dapat mengevaluasi kinerja Setwan yang dinilai membuat kekisruhan di tubuh DPRD Lebak,” harapnya.
(*Sahrudin)
