Harianterbit.id Jakarta – Indonesia Parliamentary Center (IPC) meluncurkan buku Green Legislation dalam Program Legislasi Nasional (Prolegenas) 2020-2024 dan website Policymap.id, di Gedung Thater, UIN Jakarta, Senin (11/11/2024).
Anggota DPR RI Komisi XII Ratna Juwita Sari berkomitmen dengan untuk menguatkan UU soal perlindungan lingkungan yang disebut Green Legislation. Diantaranya adalah fokus pada tujuh Rancangan Undang-undang (RUU) soal lingkungan.
“Komisi XII bersepakat mengusulkan 7 RUU yang terkait dengan lingkungan yakni RUU Energi Baru dan Terbarukan, revisi revisi UU Energi, revisi UU Minyak dan Gas, RUU Minerba, revisi UU Ketenagalistrikan, dan RUU Sampah,” ujar politisi PKB ini.
Ratna menyatakan, bahwa untuk mendorong legislasi hijau, perlu menetapkannya sebagai target nasional dan daerah agar ada sinkronisasi kerja, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, memperkuat kerjasama internasional dalam upaya menjaga lingkungan, serta menerapkan regulasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan.
“Cara ini agar ekonomi aman dan kesadaran dalam menjaga lingkungan juga berjalan,” pungkas Ratna.
Sementara, Penulis Buku Green Legislation, Arbain menyatakan, dalam pembuatan kebijakan selama satu periode terakhir, pemerintah dan DPR dianggap hanya semakin merusak lingkungan dengan merevisi beberapa undang-undang. Bukan memperkuat dan memperbarui perlindungan lingkungan.
“UU soal perlindungan lingkungan tersebut diubah melalui UU Cipta Kerja, seperti revisi UU PPLH, UU Kehutanan, dan UU Pemberantasan Perusakan Hutan,” kata Arbain.
Melalui buku ini, IPC pun mendorong pemerintahan baru Presiden Prabowo, untuk mengutamakan pembentukan tujuan awal soal penguatan lingkungan untuk membangun Asta Cita Indonesia. Ia menyebut, setidaknya ada 36 RUU penguatan lingkungan yang masuk pada prolegnas 2020-2024 lalu.
“Ada 36 RUU, Tapi tidak ditindaklanjuti 14 RUU diantaranya Justru diubah melalui UU Cipta Kerja untuk kepentingan investasi. Kalau Prabowo, serius pada Asta Citanya, harusnya ini ditinjau, terutama UU Cipta Kerja,” tegas Arbain.
Pantau Pembahasan UU dan Partisipasi Publik
Koordinator Divisi Advokasi Parlemen Arif Adiputro menyatakan, Bahwa, selama ini masyarakat tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam pembahasan undang undang. Seperti UU Cipta Kerja, misalnya yang prosesnya begitu cepat disahkan
“Kita tidak tau, tiba-tiba disahkan, siapa sih yang mendorong, siapa yang menyusun, siapa yang mengusulkan, ternyata kalau kita kroscek, lebih banyak pengusaha, ketimbang pekerja atau buruh. Aanya policymap.id, masyarakat bisa mengkiritisi, oh, kebijakan ini tidak ada partisipasi masyarakat,” ungkapnya.
Website ini, kata Pria jebolan Universitas Diponegoro ini, sangat cocok untuk akademisi, mahasiswa, apalagi anak muda. Yang memang memiliki konsen pada publikasi karya ilmiah. Melalui analasisi sumber yang disajikan dengan metode dan data-data ilmiah.
“Kita transformasikan sebuah platform yang mudah dilihat oleh masyarakat, tentang apa saja yang terjadi pada pembahasan undang undang di parlemen, Kita gak tau nih, konfigurasi partai politik dalam menyusun undang-undang lebih condong kemana,” kata Arif.
“Atas dasar, itulah sumber-sumber tadi, kita ramu ke dalam policymap.id, dari IPC sebagai pihak yang konsen dalam mengawasi parlemen,” tambah
Melalui Policymap.id, pihaknya menyajikan data dan sumber primer untuk mudah diakses. Terutama dengan banyaknya bertabur sumber informasi yang perlu divalidasi. Website ini dengan sangat ringkas menyajikan dalam bentuk tabulasi data dan statistik yang mudah diakses
“Kita menyajikan data-data tersebut untuk mudah di akses, terutama dalam transformasi digital hari ini yang bertaburannya aneka ragam data. Melalui policymap.id, masyarakat tinggal mengklik, kemudian tabulasi data statistik itu muncul dan tersaji, paling tidak memudahkan masyarakat dalam hal ini,” tandas Arif.
Indonesia Parliamentary Center (IPC) telah meluncurkan dua inisiatif baru, yaitu buku Green Legislation dan platform Policymap.id. Buku Green Legislation berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan regulasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia.
Buku ini bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan memahami dan mengimplementasikan undang-undang yang mendukung pelestarian lingkungan dalam berbagai sektor.
Policymap.id adalah platform digital yang menyediakan peta kebijakan berbasis data. Platform ini dirancang untuk memudahkan para pengambil keputusan, peneliti, dan masyarakat dalam mengakses data kebijakan publik yang relevan dan terkini.
Dengan Policymap.id, IPC berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan dan lingkungan.
Kedua inisiatif ini menegaskan komitmen IPC dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Serta mendukung kebijakan yang berkelanjutan di Indonesia.
