Banten  

Lembaga PKN Menilai Administrasi Bantuan Jamsosratu di Lebak Amburadul

Avatar of Redaksi
Lembaga PKN Menilai Administrasi Bantuan Jamsosratu di Lebak Amburadul I Harian Terbit
  • HARIANTERBIT.ID, LEBAK – Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) DPC Lebak menyebut administrasi bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Kabupaten Lebak amburadul atau diduga banyak tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua PKN Lebak Fam Fuk Thjong pada awak media, Selasa (22/2/2022).

Menurut Fam Fuk Thjong yang biasa disapa Uun itu, amburadulnya penyaluran program bantuan Jamsosratu tersebut terbukti dari
tidak terkoneksinya antara Dinas Sosial Kabupaten Lebak dan Dinsos Provinsi Banten.

“Menindaklanjuti persoalan yang ada di Desa Tanjungsari, saya langsung turun kelapangan untuk menanyakan langsung persoalan yang ramai di media online. Namun, sebelumnya, ketika saya menanyakan data kepada Dinsos Lebak soal jumlah dan nama pendamping Desa, mirisnya Dinsos Lebak tidak tahu menahu soal itu,” tegasnya.

Lembaga PKN Menilai Administrasi Bantuan Jamsosratu di Lebak Amburadul I Harian Terbit

Tidak sampai disitu, ungkap Uun, bahwa dirinya juga mengaku menanyakan langsung kepada pihak Camat Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Namun, mirisnya, kata Uun, pihak Kecamatan pun tidak mengetahui data Jamsosratu tersebut.

“Ini miris sekali, Dinsos Lebak tidak tahu dan Kecamatan Maja pun tidak tau nama nama penerima Jamsosratu. Bahkan pendamping Jamsosratu saja tidak pernah memberikan data penerima itu. Maka itu, terjadilah tumpang tindih atau dobel antara penerima PKH dan Penerima Jamsosratu. Harusnya pihak Dinsos Kabupaten dengan Dinsos Provinsi itu sejalan, dan pihak Kecamatan juga harusnya tahu datanya, sehingga bantuan itu tepat sasaran,”katanya.

Masih Uun, dengan dasar hasil penelusuran itu, pihaknya menyimpulkan bahwa program Jamsosratu disebutnya asal habis anggaran dan amburadul.

“Tujuannya sangat baik, tapi pelaksanaan amburadul. Ini sudah keluar dari tujuan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau kita baca Pergub dan Perbup serta Juknis dari program ini, itu sifatnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan usaha mandiri. Seharusnya ada pendampingan yang melekat dari instansi terkait. Ini tidak ada,” tegas Uun yang juga Relawan Jokowi ini.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya konfirmasi kepada pihak- pihak terkait.

 

(*AR/ RED)

banner 325x300
Ikuti kami di Google News