Harianterbit.id Banten – Direktur Eksekutif Etos Institute Iskandarsyah buka suara tentang pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil) Provinsi Banten, Rudy Rubijaya yang meminta media agar berita terkait pencapolkan tanah Wanasalam dihapus. Dimana dalam berita tersebut, terdapat laporan masyarakat kepada Kajati Banten atas lahan mereka yg dikuasai oleh perusahaan tertentu di Wanasalam kabupaten Lebak Banten.
“Saya kira ini ketakutan-ketakutan BPN Banten saja, alasan ini bisa mengadu domba buat saya terlalu di dramatisir, kita tak usah tutup mata tutup telinga lah, banyak kok oknum BPN yang hari ini ditangkapi karena terkait lahan dan korelasinya kepada mafia-mafia tanah. Tinggal kawan media telusuri saja siapa yang minta dihapus beritanya,” kata Direktur Eksekutif Etos Institut, Iskandarsyah kepada awak media, Kamis (16/2).
Iskandarsyah menyebut, birokrat kita sudah babak belur sampai ditingkat kabupaten kota dan daerah-daerah. Bahkan, tak ada berpihaknya kepada rakyat, mereka berpihak kepada para pemodal dan harus kita lawan.
“Suruh cek aja isi aparat BPN didalam sana, saya yakin isinya rampok semua, berkoloborasi bersama pemodal menghabisi tanah rakyat. Pimpinan birokrat nya tahu tidak?, pasti tahu lah, tidak terlalu sulit menghabisi mereka semua asal ada kemauan membela rakyat,” tutur Iskandarsyah.
Dikatakan Iskandarsyah, masalahnya kan selama ini tidak ada niatan itu di hati para pimpinan-pimpinan birokrat itu, saya tanya lagi kenapa. Kata Iskandarsyah, arena proses politik yang transaksional yang membutakan mereka menjadi pemimpin yang rakus dan tamak,” ucap Iskandarsyah.
Dijelaskan Iskandarsyah, berpikir untuk rakyat?, nanti dulu, modal mereka besar buat jadi bupati, Walikota apalagi Gubernur, butuh pemodal yang kelak mereka akan lindungi berbisnis. Jadi rakyat jangan harap dapat perhatian lebih.
“Buat saya BPN Banten laporkan saja semuanya didalam sana, saya masih optimis semua akan berpihak kepada rakyat, pemilik sebenarnya negeri ini kata Iskandar menutup wawancaranya,” ujar Iskandarsyah.
Sebelumnya, tayang buntut dari pemberitaan yang dimuat oleh Terasmedia.co terkait surat laporan yang dilayangkan oleh masyarakat Wanasalam ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengenai adanya dugaan pencaplokan ratusan hektare tanah-tanah warga dilakukan PT Panggung. Dimana, dalam isi surat tersebut dituliskan tentang penguasaan lahan menjadi tanah Hak Guna Usaha (HGU-red) tanpa melalui proses mediasi atau kompensasi ganti rugi kepada pemiliknya.
“Iya benar, Kepala BPN Banten telepon saya, dia meminta soal pemberitaan dari Terasmedia.co yang sudah pernah tayang tentang laporan masyarakat Wanasalam ke Kajati Banten agar dihapus. Alasannya, itu bisa mengadu domba antara Kepala Kantor BPN Banten dengan Gubernur,” ucap Pimpinan redaksi Terasmedia.co Mukhsin Nasir kepada awak media, Selasa (7/2).
Beredarnya surat dikalangan wartawan mengenai kasus pencaplokan ratusan hektare tanah milik tiga warga yang ada di Wanasalam. Ketiga Desa tersebut yaitu Desa, Cipedang, Muara dan Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten.
Warga dari tiga Desa tersebut melaporkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakan BPN) Banten, Kepala BPN Lebak, dan PT Panggung yang diduga melakukan pencaplokan ratusan hektare tanah masyarakat ke Kepala Kjaksaaan Tinggi (Kajati) Banten. Persoalan ini juga sebelumnya sempat tayang di beberapa media diantaranya Warta Kota, Tagar.id Banten Pos. (Firdaus)
