DPRD Lebak Ajak Masyarakat Plototi Program PKH
Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, Minggu (14/11)
HARIANTERBIT.ID LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak mengajak semua elemen masyarakat, ormas, LSM, insan Pers, TNI dan Polri di masing-masing desa untuk proaktif mengawasi setiap pencairan program keluarga harapan (PKH) di masing-masing desa se kabupaten Lebak. Hal tersebut karena. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah, Minggu (14/11) di Wanasalam.
“Mari kita bersama sama awasi penyaluran PKH, karena banyak ditemukan berbagai persoalan di beberapa desa yang berpotensi merugikan KPM dan keuangan negara.”ucap Musa.
Politisi partai berlambang Ka’bah tersebut menyoroti berbagi persoalan yang terjadi diantaranya, ditemukan potongan agen BRI Link diluar batas kewajaran yang melebihi administrasi Bank, potongan tersebut kata Musa mencapai Rp 40.000 bagi yang mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp. 300.000.
Baca juga : WADUH…!DPRD Lebak Soroti Penutupan Jalan di Sukamanah
Tak hanya itu dia juga mengutarakan adanya penerima PKH yang tidak sesuai dengan SP2D, tidak memiliki komponen (tidak tepat sasaran) dan bukan lansia, ada juga KPM yang tidak memegang KKS berbagai persoalan tersebut menurutnya harus tidak terjadi karena program PKH ini ada pendampingnya.
” Namun kenyataannya saya masih juga menemukan dan mendapatkan pengaduan di beberapa desa di kecamatan Wanasalam, Cijaku, Cigemblong, Panggarangan dan kecamatan lainya di kabupaten Lebak,” ungkapnya.
Dikatannya, Program Keluarga Harapan (PKH) ini berjalan dengan baik, obyektif dan transparan karena ada pendampingnya di setiap desa. Ini bukan program sosial yang mesti dirahasiakan tapi harus dibuka ke publik harus sama-sama diawasi agar tepat sasaran tidak dijadikan ajang pungli para oknum atau ajang bisnis pemilik agen Bri-link.
“Saya sedang mengumpulkan temuan dan menampung pengaduan terhadap permasalahan PKH yang terjadi di lapangan yang nantinya akan segera saya koordinasikan dengan kordinator PKH tingkat kabupaten dan saya laporkan hasilnya ke Irjen kemensos RI,”tegas Musa.
Baca juga : PPP Lebak Minta Dana Hibah Dibagi Rata
Untuk itu Musa mengajak semua lembaga yang berkompeten di masing-masing wilayah untuk sama-sama mengawal dan mengawasi realisasi program keluarga harapan (PKH) untuk data penerima bisa meminta kepada operator Siks-NG desa atau pendamping PKH di masing-masing desa,
”Saya juga mengajak kepada para KPM untuk berani jujur laporkan oknum-oknum yang melakukan pungli tanpa terkecuali oknum agen BRI-link yang memotong berdalih administrasi bank diluar batas kewajaran lebih dari 10.000/satu kali transaksi,” pintanya
Musa juga menyebutkan masih ada 53.965 (lima luluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima) KPM sesuai SP2D tahap III Agustus 2021 yang tidak jauh berbeda dengan tahap IV bulan November ini, yang tersebar di 28 kecamatan 340 desa 5.
“Insyaallah jika semua lembaga yang berkompeten kompak dalam melakukan pengawasan dengan obyektif dan profesional maka program keluarga harapan ini bisa berjalan dengan baik, penerima pun akan tepat sasaran bebas dari pungutan liar,” tandas Musa. (Andre/Red)