Harianterbit.id Jakarta – Sidang dugaan kasus korupsi akuisisi kontraktor tambang batu bara PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) oleh anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk kembali masuk persidangan. Anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk yang dimaksud yakni PT.Bukit Multi Investama (BMI). Sidang digelar Jumat, 26 Januari 2024, dengan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Palembang adalah konsultan akuisisi.
Dua orang saksi yang dihadirkan dihadapan majelis hakim adalah Direktur investment PT Bahana Securities RE Rudy Widjanarka dan Managing Partner Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Ruky, Safrudin dan Rekan, Rudi Muhamad Safrudin. Para saksi menyebut PT Satria Bahana Sarana (SBS) sangat layak diakuisi dalam rangka investasi PT Bukit Asam Tbk.
“Dalam sidang itu Rudi menjelaskan perbedaan antara akuisisi dan investasi. “Tidak semua investasi itu akuisisi. Tapi akuisisi itu pasti investasi,” kata Rudi saat dipersidangan, Senin (29/1/2024)
Ainuudin, selaku pengacara pemilik lama PT. SBS mengatakan, kliennya tidak terlibat terkait dengan proses persetujuan atau kajian yang dilakukan baik oleh PT Bukit Asam Tbk maupun PT BMI.
“Karena klien kami hanya merupakan pihak pemberi alih yang beritikad baik, atau sederhananya merupakan penjual yang bertikad baik,” ujarnya.
Dia percaya baik dari pihak PT Bukit Asam Tbk maupun PT BMI, sudah melakukan dan memenuhi prosedur yang dipersyaratkan dalam sebuah akuisisi cucu perusahaan plat merah tersebut.
Ainnudin juga mengaku heran terkait dengan perhitungan kerugian negara dari ekuitas negative, pada saat diakusisi yang sifatnya baru potensi. Padahal dari keterangan beberapa saksi, justru baik PT Bukit Asam Tbk maupun PT BMI yang diuntungkan dengan adanya akuisisi ini.
“Bahkan per tahun 2023 PT.SBS sudah mencatat untung ratusan miliar dengan ekuitas yang sudah positif sebesar Rp60 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, tuduhan mengenai kerugian negara yang sifatnya potensi ini, jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yang mana, menghilangkan kata ‘dapat’, pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
