HARIANTERBIT.ID JAKARTA – DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Ke-9 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pesta demokrasi salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia tersebut dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 6-9 Maret 2022.
Persaingan bakal calon Ketua Umum DPP AMPI mulai terlihat. Selain Dito Ariotedjo selaku Ketua Umum DPP AMPI saat ini yang akan maju untuk periode kedua, Ketua DPD 1 AMPI Provinsi Bali Ajus Linggih juga akan maju menantang petahana.
Menjelang pelaksanaan Munas, terdapat sejumlah catatan penting DPP AMPI 5 tahun ke belakang yang bisa menjadi pertimbangan keluarga besar AMPI dalam memilih nahkoda periode selanjutnya. Ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI Supardiono.
“Pertama, mekanisme rekruitmen anggota baru harus jelas. Sejak 2016 hingga saat ini, kita tidak melihat adanya sistem dan upaya penggalangan anggota baru secara strategi,” ujar Supardiono, Kamis (24/2/2022).
“Bahkan, banyak anak muda milenial yang berkeinginan aktif di AMPI, tidak mengetahui bagaimana cara bergabung AMPI. Dimana penerbitan kartu anggota AMPI yang tidak jelas, rekrutmen kader milenial Partai Golkar dari unsur Anggota AMPI pun menjadi minim. Padahal bonus demografi di Indonesia sudah di depan mata,” imbuhnya.
Berdasarkan Survei Penduduk setiap sepuluh tahun sekali, kata dia jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat. Pada Survei 1971, jumlah penduduk usia produktif sebesar 53,39 persen. Lalu, 55,84 persen (survei 1980); 59,58 persen (survei 1990); 65,03 persen (survei 2000); 66,09 persen (survei 2010); dan 70,72 persen (survei 2020).
“Bonus demografi adalah ceruk utama yang bisa direkrut oleh AMPI untuk pemenangan partai Golkar dan calon presiden yang di usung oleh Partai Golkar,” kata Supardiono.
Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah “cyber physical system” ini sendiri, menurutnya merupakan sebuah fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Penerbitan kartu anggota AMPI, kata dia harus berdasarkan digitalisasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Website AMPI harus sebagai halaman utama untuk pendaftaran para calon anggota AMPI. Kartu AMPI harus bisa multi fungsi, bukan hanya sebagai status keanggotaan tetapi juga sebagai alat transaksi keuangan (e-Wallet).
Kedua, lanjutnya, program kaderisasi AMPI tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus berjalan dengan masif dan terstruktur.
“Sudah lama DPP AMPI tidak menyelenggarakan pelatihan kaderisasi di tingkat nasional, bahkan tidak ada kaderisasi dari pusat yang dapat dipedomani DPD tingkat provinsi dan DPD tingkat Kabupaten/Kota. Program kaderisasi adalah sarana untuk menanamkan doktrin ke-AMPIan dan Partai Golkar terhadap para anggota AMPI,” jelas Supardiono.
“Minimnya kaderisasi ini mengakibatkan loyalitas kepartaian para anggota-anggota baru AMPI diragukan,” sambungnya.
Para kader yang telah mengikuti kaderisasi, seharusnya menurut dia menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan partai Golkar dan calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar. DPP AMPI kata dia harus men-support dan mempercepat akselerasi kaderisasi AMPI, agar tercipta para kader-kader yang militan dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional.
Ketiga, DPP AMPI harus masif melakukan konsolidasi di daerah. Kondisi saat ini ada tujuh pengurus tingkat provinsi yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Struktur dan kepemimpinan yang tidak definitif, berimbas pada gerak organisasi yang tidak dinamis dan masif.
“Yang menjadi catatan miris dari beberapa daerah yang masih dipimpin oleh pelaksana tugas dari DPP AMPI adalah gubernur di provinsi tersebut adalah kader Partai Golkar dan Ketua Partai Golkar di provinsi tersebut seperti Provinsi Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Riau. Artinya belum terjadi kolaborasi yang apik antara AMPI dan Partai Golkar di beberapa provinsi tersebut, padahal kolaborasi tersebut adalah salah satu kunci untuk kemenangan Partai Golkar,” jelas Supardiono.
Terakhir, imbuh dia, kader AMPI harus ikut kontestasi pada pemilu 2024 dan menjadi mesin elektoral partai. Ketua-ketua AMPI beserta para pengurus pada tingkatannya harus ikut proses pencalegan 2024, tentunya dengan posisi yang strategis. Kader AMPI harus menjadi calon anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya bukan hanya penggembira sebagai tim sukses. Kontestasi akan menjadi ajang untuk uji kapasitas dan elektabilitas kader AMPI dalam pemilu.
Rekrutmen keanggotaan, kaderisasi, konsolidasi dan kontestasi merupakan aspek-aspek penting sebuah organisasi kepemudaan dan politik seperti AMPI.
“Apabila keempat aspek tersebut tidak berjalan ke depan, tentunya AMPI tidak dapat diandalkan dalam pemenangan Partai Golkar dan pemenang Airlangga Hartarto sebagai presiden RI. Siapa pun yang memimpin DPP AMPI ke depan tentunya diharapkan melakukan program rekrutmen keanggotaan, kaderisasi, konsolidasi dan kontestasi secara terstruktur dan masif karena AMPI adalah garda terdepan untuk merebut suara pemilih pemula pada pemilu 2024,” tandas Supardiono. (Red)
