Aktivis Banten Dani Saeputra Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos ke Kejaksaan Agung

Avatar of Redaksi
Aktivis Banten Dani Saeputra Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos ke Kejaksaan Agung I Harian Terbit

Jakarta – Aktivis Banten Dani Saeputra kembali melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran dana bos di seluruh wilayah Provinsi Banten kepada Kejaksaan Agung RI, Senin (18/11/2024). Hal tersebut disampaikan kepada awak media usai memberikan berkas laporan.

“Kami bersama tim sudah memberikan semua berkasnya kepada pihak Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Kita tinggal menunggu informasi selanjutnya,”kata Dani Saeputra.

Kata Dani yang juga sebagai Sekjen Forum Wartawan Solid (FWS) mengatakan, berkas laporan bersama tim tersebut hasil kajian dari data yang telah di kumpulkan oleh tim.

“Sebelumnya kami telah melakukan pengumpulan data dan setelah itu kami kaji secara bersama-sama. Atas dasar data secara fakta itu, kami menduga adanya dugaan penyelewengan terhadap anggaran dana bos itu,”ujar Dani.

Lanjut Dani dirinya saat ini memfokuskan investigasi, pengumpulan data serta melakukan kajian terhadap penggunaan anggaran dana BOS, lantaran atas dasar kepeduliannya bersama tim terhadap dunia pendidikan yang ada di Provinsi Banten.

“Kami tidak mau dunia pendidikan di cedrai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas anggaran dana BOS yang mana itu untuk dunia pendidikan. Kami harus ikut serta melakukan kontrol sesuai foksi kita, agar anggaran tersebut tepat sasaran. Sehingga masa depan anak bangsa tidak terhambat oleh buruknya pengelolaan anggaran dana BOS,”ujar Dani.

Untuk itu, Dani beharap Kejaksaan Agung segera melalukan penelaahaan terhadap laporannya agar penegakan hukum di Indonesia khususnya di Banten berjalan sesuai diharapkan. Dengan tujuan, kata ia, untuk menyelamatkan uang negara yang digelontorkan untuk dana BOS khususnya di Provinsi Banten.

“Berkas laporan hasil investigasi di lapangan, di Provisi Banten ini patut di audit oleh pihak penegak hukum dan harus segara dilakukan pemeriksaan. Karena di Provinsi Banten ini yang saya temukan rata- rata hasil SPJnya membengkak namun pelaksanaan dibawah masih terlihat kumuh,”tandasnya. (Red)

banner 325x300
Ikuti kami di Google News